Sepak Terjang Adik Bupati Bogor Non-aktif, Ade Munawaroh Yasin di Tataran Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Bogor

Pendahuluan

Pada medio Mei 2014 perhatian masyarakat Indonesia dijejali dengan pemberitaan tertangkap tangannya Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan suap rekomendasi konversi kawasan hutan lindung 2.754 hektare di wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur).

Ada sedikit kekagetan yang terjadi pada sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terkait ditangkapnya Bupati Bogor, Rachmat Yasin alias RY dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan di Bogor tersebut, dan sontak membuat publik bertanya-tanya mengingat kasus ini tidak saja menyorot perhatian publik lokal, namun juga menyorot perhatian sekaligus pembicaraan di ranah nasional.

Terlebih kasus itu juga erat berkaitan dengan isu Politik Dinasti yang melibatkan Rachmat Yasin dan Keluarganya, dalam hal ini adik kandungnya, Ade Munawaroh Yasin (AMY).

Lalu siapa Ade Munawaroh Yasin alias AMY ini?

Penentuan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor

Sepak terjang AMY dalam menguasai berbagai kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya itu, keberadaan AMY sangat disegani atau lebih tepatnya "ditakuti" oleh semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor karena AMY bisa mengintervensi kebijakan di internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Penempatan pejabat Eselon II, III dan IV di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak ada yang luput dari intervensi adik kandung Rachmat Yasin Bupati Bogor Non Aktif itu.

Untuk menempatkan Pejabat Eselon II pada SKPD yang dianggap "besar" dan “basah” seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, dan Dinas-dinas lain mutlak harus atas persetujuan AMY yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dikenal dengan julukan "Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Bayangan" tersebut.

AMY diberikan wewenang oleh kakaknya Bupati Bogor Non Aktif Rachmat Yasin untuk menentukan pejabat yang dianggap "pantas" untuk menjadi kepala dinas atau SKPD terutama SKPD-SKPD “besar” dan “basah”, bahkan Ade Munawaroh juga selalu "dilibatkan" dalam rapat Baperjakat Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hanya pejabat yang loyal, bisa diatur dan bisa diajak bekerja-sama yang dianggap layak untuk menduduki posisi kepala dinas. Tujuannya adalah, agar semua proyek yang dikerjakan oleh kroni Rachmat Yasin dan AMY melalui lembaga think tank-nya, RY Center (Rudi Ferdian, Rifdian Suryadarma, dkk) di SKPD Kabupaten Bogor berjalan lancar. Sebab, hampir semua proyek yang didanai APBD di dinas-dinas besar tersebut dikuasai RY, AMY dan kroni-kroninya. Bukan hanya proyek APBD, tetapi juga proyek APBN di SKPD-SKPD juga dikuasai mereka.

Selanjutnya berkembang pula informasi bahwa AMY merupakan operator yang mengomandoi berbagai proyek, penentuan jabatan dan berbagai operasi “pencaplokan” dana APBD Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Keluarga Rachmat Yasin di Kabupaten Bogor.

AMY merupakan "Jenderal Perempuan Lapangan" yang menggerakkan operasi tidak saja menentukan sebuah proyek itu jatuh kepada siapa-siapa saja, tetapi melibatkan diri juga pada penentuan jabatan-jabatan level terbawah misalnya jjabatan setingkat Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, bahkan Lurah.

Main Proyek

Siapa yang tidak mengenal sosok AMY? AMY yang juga adik Bupati Bogor ini berperan penting dalam mengatur skema proyek dan apapun yang dilakukan oleh sang kakak selama menjadi Bupati Bogor.

Ada dugaan kuat jika Rachmat Yasin dan kroni-kroninya menguasai proyek di Kabupaten Bogor hampir 60% dari total APBD-nya. Memang data itu perlu pembuktian, mengingat angka itu merupakan angka yang sesungguhnya bisa dikatakan mengada-ada atau tidak valid (setidaknya itu yang dikatakan para pendukung Rachmat Yasin atau mereka yang pernah “kecipratan” proyek dari Rachmat Yasin).

Perlu diketahui, APBD Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2013 baik dari komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah sebesar 3.851 Trilyun rupiah. Belanja daerahnya sebesar 4,041 Trilyun rupiah. Kalau saja isu ini benar, artinya RY dan AMY mengantongi nilai proyek kurang lebih hampir 2,4 triliun dari total belanja daerah Kabupaten Bogor saja. Kemanakah larinya uang-uang tersebut?

Tentu saja uang itu jatuh kepada proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bogor, baik berupa sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung dan lain-lain yang "mereka" kerjakan.

Kembali kedalam konteks dugaan keterlibatan AMY sebagai “Don Perempuan” dalam berbagai proyek di Kabupaten Bogor, maka KPK patut memeriksa tidak saja keterlibatan AMY dan kroni-kroninya dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung sekolah dan proyek infrastruktur lain di Kabupaten Bogor.

KPK harus lebih massif dan sistematik masuk ke Kabupaten Bogor untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan, karena masyarakat (khususnya aktivis mahasiswa) merasa jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bogor terkesan lambat dan sangat tidak progresif. Jalan-jalan rusak terbentang di sepanjang wilayah Kabupaten Bogor. Padahal jika dilihat dari sudut anggaran saja, APBD Kabupaten Bogor tergolong APBD dengan nilai yang sangat-sangat besar.

Karena itu, penyelidikan dugaan keterlibatan AMY dan kroni-kroninya tidak boleh berhenti ditataran penentuan pejabat birokrasi saja, tapi harus diidentifikasi dan lebih melebar dan meluas kepada penguasaan proyek di SKPD-SKPD lain di Pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau ternyata ada dugaan keterlibatan AMY dan kroni-kroninya di dalam proyek yang tentu saja melanggar aturan dan undang-undang, maka bersiaplah gejolak politik di Kabupaten Bogor akan semakin dinamis dan memanas seiring jalannya penyidikan KPK beserta temuan-temuannya.

AMY tidak bekerja sendirian. Dia memiliki sejumlah anak buah di berbagai lini, antara lain Rudi Ferdian alias Rudi Bule di RY Center yang dipercayakan untuk mengelola perusahaan dan ditunjuk sebagai direktur utama (Dirut) di sejumlah perusahaan “milik” kakaknya, Bupati Bogor Non Aktif Rachmat Yasin. Dan berdasarkan data-data yang dapat dihimpun, hampir seluruh perusahaan milik RY dibuat atas orang lain atau anak buahnya. AMY bersama Rudi Ferdian alias Rudi Bule menurut sumber yang dapat dipercaya turut mengatur pembagian proyek-proyek diatas Rp1 miliar di Kabupaten Bogor.

Ade Munawaroh Yasin alias AMY selalu dilibatkan dalam menyusun skema pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bogor. AMY juga bekerjasama dengan pihak anggota DPRD Kabupaten Bogor (antara lain Rifdian Suryadarma) untuk mengamankan seluruh proyek yang dikuasainya." tegas seorang PNS di Pemerintah Kabupaten Bogor yang tidak ingin disebutkan namanya.

Praktik AMY seperti ini sudah berlangsung lama sejak kakaknya Rachmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor Periode Pertama. Peran AMY semakin besar, ketika kakaknya, Rachmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor Periode Kedua saat ini. Namun ada hal yang sangat menarik, sebagian besar proyek yang dikerjakan adik Rachmat Yasin itu bersama kroninya selalu menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

"Proyek yang dikerjakan AMY dan kroninya selalu bermasalah, karena AMY diduga menarik fee sebesar 20-30 persen dari setiap proyek tersebut jika dikerjakan oleh pengusaha lain. Namun, ironisnya, dari berbagai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek AMY dan kroni-kroninya selalu mengendap di kepolisian atau kejaksaan.” menurut sumber PNS yang bisa dipercaya tersebut.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor itu, bahwa sepak terjang Ade Munawaroh Yasin (AMY) dalam menguasai hampir semua proyek APBD Kabupaten Bogor dan APBN yang digelontorkan ke Kabupaten Bogor bukan cerita baru.

Tidak heran kalau Rachmat Yasin dan kroni-kroninya memiliki koleksi mobil super mewah dan aset yang begitu banyak. Sebagian besar harta Rachmat Yasin dan kroni-kroninya diperoleh dari proyek APBD di Kabupaten Bogor. Seperti diketahui selain memiliki rumah mewah RY disebut sebut memiliki sejumlah mobil mewah diantaranya 1 unit Wrangler Sport, 1 BMW X5, 1 Lamborghini, 2 unit Alphard, 1 Toyota Harrier, 1 Nissan Elgrand, 1 Nissan Serena dan 2 unit Lexus masing masing berupa sedan dan jeep (Sindo, 26 Mei 2014)

Mobil-mobil mewah tersebut diduga disebar di rumah sejumlah istri mudanya serta di rumah salah seorang pengusaha besar asal Bogor, Rudi Ferdian.

Selain itu Politikus PPP ini juga diduga memiliki 2 mobil mewah Mercedez Benz. Menurut seorang anggota tim asset tracing KPK salah satu mobil yang sedang diselidiki KPK berupa mobil Mercedez Benz berplat nomor B 9 PPP yang terdata diatasnamakan Asep Ruhiyat.

Sangat wajar kalau masyarakat Kabupaten Bogor marah karena Dinasti Rachmat Yasin bersama kroninya melakukan praktik monopoli proyek yang sebagian besar pekerjaannya tidak benar atau bermasalah,” tegas PNS Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut.

Masyarakat Kabupaten Bogor, cukup mengenal keluarga Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin. Sebab, mereka dapat dikatakan sebagai tokoh Kabupaten Bogor yang praktis tidak tersentuh oleh hukum dan politik dimasa-masa sebelum KPK menangkap tangan Rachmat Yasin.

Jaringan keluarga Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin diidentikkan dengan kelompok RY Center (Rudi Ferdian, Rifdian Suryadarma, dkk) yang memang kerap memenangkan berbagai kontestasi politik lokal khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Praktik Money Politik AMY

Pasangan serasi dalam percaturan politik di negeri ini adalah politik dan uang. Ungkapan itu kiranya cukup menggambarkan kondisi buruk Pemilu Legislatif 2014. Jajak pendapat mengungkap praktik politik uang masih kuat dijalankan calon anggota legislatif. Dua dari tiga responden menyatakan penyelenggaraan pemilu lalu sangat diwarnai praktik politik uang (Kompas, 28 April 2014).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa AMY yang pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 merupakan caleg Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan I (Dapil I) Kabupaten Bogor yang meliputi: Kecamatan Cibinong dengan penduduk 237.087 jiwa, Kecamatan Citeureup dengan penduduk 139.580 jiwa, Kecamatan Sukaraja dengan penduduk 128.187 jiwa, Kecamatan Babakan Madang dengan penduduk 70.526 jiwa, dan Kecamatan Klapanunggal dengan penduduk 69.872 jiwa, dengan alokasi kuota kursi Dapil 1 sebanyak delapan kursi dengan jumlah penduduk kurang lebih 645.252 jiwa.

Dari hasil Sementara Pemilihan Umum Legislatif 2014, diketahui bahwa AMY mendapatkan suara yang cukup signifikan di Dapil 1 Kabupaten Bogor (20.406 suara) sehingga yang bersangkutan dipastikan terpilih kembali menjadi wakil rakyat Kabupaten Bogor 2014-2019.

Namun terendus aroma tak sedap kecurangan yang dilakukan AMY dalam Pemilihan Umum Legislatif tersebut, aroma kental politik uang menerpa politisi partai yang “katanya” berasaskan Islam tersebut. Sebagian besar masyarakat Dapil I Kabupaten Bogor meyakini bahwa AMY telah melakukan praktik politik uang untuk memobilisasi pemilih dengan cara memberikan dan menjanjikan keuntungan materi (amplop berisi uang Rp. 150.000) kepada pemilih ketimbang menawarkan program.

AMY dalam hal ini tentu saja telah berhasil memanfaatkan anggapan masyarakat miskin Daerah Pemilihan I bahwa politik uang yang dilakukan oleh AMY sebagai rezeki musiman yang sayang ditolak.

Praktik AMY tersebut sendiri sebenarnya sudah lama diketahui masyarakat. Namun, mereka sulit dan tidak mampu mencegahnya karena alasan pragmatik sesaat belaka.

Dari mana dana politik uang yang diperoleh AMY? Berdasarkan sumber yang layak dipercaya, seorang oknum Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah (DPKBD) Rustandi bertindak sebagai otak “pengumpul” dan bertindak memobilisasi urunan dari hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pemenangan AMY sang adik Bupati Bogor Non Aktif di Dapil 1 Kabupaten Bogor tersebut.

Disinyalir buktidata pengumpulan dana dari hampir seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut “terbawa” KPK ketika dilakukan penggeledahan terhadap Kantor Bupati Bogor pada 7 Mei 2014 yang lalu.

Nuansa keterlibatan Sang Kepala Dinas dalam permainan kotor kakak beradik RY dan AMY sangat terasa kental ketika Rustandi menghadiri pula acara mukernas III PPP beberapa waktu yang lalu (23/4/2014) di hotel Seruni, Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor (Sentana, 28 April 2014).

Kehadiran seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor yang juga sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah (DPKBD) tersebut tak pelak menuai sejumlah pertanyaan dan jelas-jelas menunjukan indikasi ketidaknetralitasan seorang PNS, dan melanggar norma PP 37/2004 dimana disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di tataran lapangan, RY selaku Bupati Bogor ternyata telah berhasil memanfaatkan struktur birokrasi dengan memerintahkan para Camat untuk mengamankan dan memenangkan suara Sang Adik (AMY) dalam Pemilihan Umum 2014 di Dapil I tersebut. Bambang W. Tawekal, Camat Cibinong dalam hal ini khusus ditunjuk sebagai koordinator lapangan pemenangan AMY di Dapil I.

Berdasarkan sumber yang layak dipercaya, sebagai imbalan atas keberhasilan Bambang W. Tawekal mengamankan suara dan memenangkan AMY di Dapil I, AMY bermaksud mempromosikan yang bersangkutan ke dalam jajaran pejabat eselon II dan telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ati Guniarwaty memberikan kesempatan "istimewa" kepada yang bersangkutan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklatpim Tk. II, sebagai syarat formal menduduki jabatan eselon II, padahal dilain pihak masih banyak pejabat-pejabat senior lain yang belum berkesempatan dan sangat ingin mengikuti Diklat Penjenjangan tersebut. Ironis memang,

Rencana Penggelembungan Harga Tanah Proyek-proyek Infrastruktur oleh RY-MY dan Kroni-kroninya

Sebagaimana kita ketahui bersama wilayah Jonggol disiapkan untuk membangun jalan Poros Tengah-Timur yang menghubungkan sejumlah kawasan penting di Jawa Barat. Jika terlaksana Kecamatan Jongggol memiliki aksesibilitas dari semua titik yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor, dengan panjang jalan sekitar 26 km ini akan melalui empat kecamatan yakni Sukamakmur, Jonggol, Cariu hingga Tanjungsari. Bila sudah jadi, poros ini menghubungkan Delta Mas Bekasi dengan kawasan Puncak, Bogor.

Selanjutnya Kabupaten Bogor berambisi memiliki sebuah Stadion dan GOR menyerupai Stadion Gelora Bung Karno (Senayan) dengan berbagai sarana penunjangnya. Stadion ini dibuat secara multifungsi karena masih banyak lahan di sekitar stadion yang dapat digunakan untuk sarana lainnya seperti pusat bisnis, atau pusat kegiatan kesenian. Untuk memudahkan akses menuju stadion, selain melalui Jalan Raya Tegar Beriman, nantinya di bangun jalan dari Sentul menuju ke stadion.

Jika dihubungkan dengan hasil Asset Tracing KPK terhadap harta Rachmat Yasin dan kroni-kroninya, barangkali bukan merupakan suatu kebetulan jika Rachmat Yasin yang terdata memiliki puluhan hektar tanah di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (yang merupakan eks tanah negara yang disertifikasi oleh RY) dan kepemilikan 20 hektare lahan di dekat GOR Pemkab Bogor (Sindo, 17 Mei 2014).

Dan jika Rachmat Yasin belum tertangkap tangan oleh KPK pada 7 Mei 2014, apa yang akan terjadi dengan tanah-tanah yang RY dan AMY miliki tersebut? Sudah bisa kita pastikan dan bisa kita tebak apa yang akan dilakukan RY, AMY beserta kroni-kroninya dengan tanah yang dimilikinya disekitar lokasi pembangunan dua buah proyek infrakstuktur besar Kabupaten Bogor tersebut, yaitu pastilah mereka akan menjual tanah-tanah yang mereka miliki tersebut kepada pihak pemerintah daerah (biasanya dengan penggelembungan atau mark up harga tanah) dan dengan bantuan oknum Pejabat SKPD terkait (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, Rustandi).

Modus mensertifikasi tanah negara dan/atau membeli tanah masyarakat yang belum bersertifikat dan disertifikatkan atas nama yang bersangkutan atau kroni-kroninya kemudian dijual untuk keperluan proyek pemerintah daerah, tentu saja setelah dilakukan kerja sama dengan oknum-oknum pejabat SKPD (Kepala DPKBD Rustandi) dan DPRD (Rifdian Suryadarma) tentang lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembangunan fasilitas tertentu tersebut sebenarnya merupakan modus kuno dan klasik yang hingga saat ini seringkali dipergunakan oleh kepala-kepala daerah korup.

Konsepsi Max Weber Versus Rekrutmen Birokrasi Ala AMY

Dalam konsepsi Max Weber dikatakan bahwa birokrasi tidak boleh memasukkan unsur subyektivitas dalam pelaksanaan birokrasi, karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, jelas-jelas dalam kenyataannya tentu saja kontradiktif dengan realitas yang disajikan oleh fenomena dinasti politik Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin, dimana pejabat-pejabat yang menjadi kepala dinas di hampir semua SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor dipilih atau ditentukan oleh AMY.

Penentuan ini tentu saja sangat berdasar pada kedekatan personal pejabat (Kepala Dinas) dengan AMY. Kewenangan AMY ini memungkinkan adanya proses rekruitmen yang tidak melalui jenjang karir yang jelas ataupun proses seleksi berdasar kualitas ataupun prestasi kerja seseorang, melainkan berdasar kedekatan personal atau penilaian subyektif seorang AMY.

Berbeda dengan konsepsi birokrasi tipe ideal Max weber yang seharusnya menerapkan merit system atau proses seleksi/rekruitmen menurut prestasi dan kualifikasi teknis yang dimiliki oleh seorang pegawai.

Jadi hendak dibawa kemana sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten oleh sesosok perempuan yang bernama lengkap Ade Munawaroh Yasin ini? Wallahu’alam bissawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya.

Data Diolah Dari Berbagai Sumber