JAKARTA - Pemerintah Jokowi-JK terus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan. Untuk itulah banyak kebijakan yang telah diambil, salah satunya mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang konsumtif ke sektor produktif dengan membangun beberapa proyek infrastruktur.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menyatakan, saat ini pemerintah tidak bisa memberikan subsidi kepada semua pihak. Namun, kalau semua diberikan subsidi, Indonesia akan sangat tertinggal dalam hal infrastruktur yang menyebabkan semakin tinggi peringkat kemacetan di dunia.

"Kalau subsidi semua pihak, itu pilihan saja. Bagus, tapi infrastruktur semua enggak bisa kita ini. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya jadi sudah seperti parkir terpanjang di muka bumi. Gara-gara kita enggak bangun infrastruktur," tegas Sofyan di kantornya, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Menurut Sofyan, pemberian subsidi oleh negara ini hanyalah sebuah pilihan. Bisa saja pemerintah memberikan subsidi untuk semua sektor, namun hal tersebut akan merugikan dalam jangka waktu ke depan.

"Tinggal pilih saja, apakah disubsidi semuanya. Bisa, kita subsidi semuanya dan gaji, tapi, kita enggak bangun infrastruktur. Kalau kita mau bangun infra untuk anak cucu kita, kita bagun infrastruktur, makanya subsidi dikurangi," paparnya.

Lanjut Sofyan mengungkapkan, dana-dana pengalihan subsidi tersebut pun sudah akan dinikmati masyarakat, salah satunya untuk‎ pembangunan beberapa fly over di Jakarta dan jalan tol di trans Sumatera, serta pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Kendati demikian, diakui Sofyan apa yang diterapkan di Indonesia ini masih tergolong ringan. Dia membandingkan dengan Inggris, di mana selain harga BBM sudah tidak ada subsidi, dalam pembeliannya juga dikenakan pajak.

"Sekarang, kita belum pajakin dan pemerintah belum pajakin. Sekarang, masyarakat harus terbiasa dulu bayar sesuai dengan harga keekonomian. Itu akan buat ekonomi sehat, bisa bangun infrastruktur dan kompetitif," tukasnya.