Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan penambahan uang muka kendaraan pribadi untuk pejabat-pejabat negara adalah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Surat ketua DPR tentang permintaan uang muka diterima 5 Januari 2015. Kami proses di bulan Februari. Lalu pertengahan mendapat persetujuan Menteri Keuangan," jelas Andi di Istana Negara Jakarta, Kamis 2 April 2015.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan mengatur besarannya sejumlah Rp116,65 juta.

Namun, kata Andi, DPR pada 2015 meminta ditambah menjadi Rp250 juta. Setelah dikaji oleh Kementerian Kuangan, maka yang diterima adalah Rp210,89 juta. Jumlah itu diperkuat melalui Perpres Nomor 39 tahun 2015.

"Itu proses yang dilakukan biasanya memang masa tugas baru dari anggota DPR. Ini memang usulannya ketua DPR," kata Andi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan seluruh anggota DPR akan diberikan uang itu.

"Jadi kayak DP, beli motor DP, nah ini DP nya. Karena yang dapat mobil dinas hanya pimpinannya, nah ini secara umum," kata Bambang. (ase)

VIVA.co.id - Sejumlah anggota DPR RI mengritik kebijakan Presiden Joko Widodo, yang menaikan anggaran uang muka bagi fasilitas kredit mobil untuk para pejabat. Menurut mereka, kebijakan Jokowi ini sangat tidak pro wong cilik.

"Bagaimana bisa ada kebijakan seperti itu? Menurut saya, itu berlebihan. Tidak berpihak pada wong cilik," kata Akbar Faisal, salah satu anggota DPR, Kamis 2 April 2015.

Politisi partai Nasdem itu merasa heran dengan kebijakan Presiden Jokowi ini. Menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan sikap Jokowi yang sederhana dan bertekad melakukan banyak efisiensi anggaran saat baru menjabat sebagai presiden.

"Saya kenal betul karakter Presiden Jokowi. Mobil yang dipakainya saja hanya Innova," katanya.

Sementara itu, politisi PPP, M. Romahurmuzy, meminta Presiden segera membatalkan kebijakan itu, karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Saya kira hal itu bukan suatu prioritas. Presiden bisa evaluasi kembali, karena kesejahteraan rakyat dan kebutuhan pokok lebih penting," kata Romy.

http://politik.news.viva.co.id/news/...mobil-ditambah

dan

http://politik.news.viva.co.id/news/...bat#xtor=AL-19

Ternyata yang mau KETUA DPR tapi...dari kemarin yang DISALAHIN mas Wiwi....walau approval datangnya dari mas Wiwi sebaiknya diketahui juga bahwa inisiatornya dari KETUA DPR....yang mana teriak2 kebijakan naikin anggaran DP mobil ndak pro-rakyat kecil...tapi ya yang mau DPR juga nanti yang pakai DPR juga.


salam dari kumendan panastak yang bringas, die hard, tanpa tendengan aling-aling, prejudice dan minum aer kobokan paling banyak diantara nastakers laennya yah, xixixixi...