Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak program pemberian BLSM karena masyarakat Ibukota lebih memerlukan bantuan dalam bentuk lain.

"Kalau bisa, bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif, usaha kecil dan usaha rumah tangga. Itu lebih baik," kata Jokowi, 17 Juni kemarin.

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memperingatkan semua kepala daerah untuk menaati kebijakan nasional pemerintah dalam memberlakukan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah bahwa secara politik mungkin ada kepala daerah diusung oleh partai yang tidak setuju kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Tetapi sebagai kepala daerah, dia adalah bagian dari sistem nasional yang saya harapkan semuanya menaati itu," kata Mendagri usai membuka 'Rakernas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 2013' di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Gamawan menjelaskan, dirinya menghormati aspirasi kepala daerah untuk mengalihkan program bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sesuai keperluan dan kebutuhan masing-masing daerah. Namun seluruh program nasional, termasuk BLSM, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini sudah dilakukan kajian selama berbulan-bulan dan dari berbagai aspek yang sudah diputuskan. Kalau ada aspirasi yang diterjemahkan di daerah dengan program sendiri, silakan. Tetapi program (BLSM) ini harus ditaati," ujarnya.

Sebelum kebijakan pemberian BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi disetujui untuk disahkan oleh DPR dan Pemerintah, Gamawan mengaku sudah menyampaikannya kepada seluruh kepala daerah.

"Saya tidak mendengar ada kepala daerah menyampaikan (keberatan) itu pada saat dikumpulkan. Semua sudah disampaikan secara transparan dengan mengundang semua kepala daerah," ucap Gamawan.

DPR telah menyetujui untuk disahkannya RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, pada Senin 17 Juni malam. Dengan begitu, mereka juga menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.500 untuk premium dan Rp 5.500 untuk solar.

Kompensasi atas kenaikan harga tersebut kemudian dialihkan pemerintah ke dalam program BLSM sebesar Rp 9,32 triliun selama 4 bulan untuk 15,5 juta warga kurang mampu di Indonesia.