Suara.com– Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Jombang mendukung sikap pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memblokir media online Islam yang memuat paham radikalisme.

Ketua PC ISNU kabupaten Jombang, Athoillah mengatakan, media yang tidak sesuai dengan ke-Indonesiaan, terutama Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus diblokir.

Selain diblokir, para pengelola media online yang terbukti menyebarkan radikalisme juga harus diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Selama isinya mengajarkan kekerasan, terutama radikalisme dan pornografi, saya mendukung pemblokiran," ujar Athoillah saat dihubungi Suara.com, Rabu (1/4/2015).

Meski mendukung pemblokiran, Athoillah juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan pemblokiran beberapa media online.

Menurutnya, beberapa media daring yang masuk dalam daftar 22 nama tidak semuanya mengarah pada radikalisme, karena lebih ke dakwah dan pendapat.

"Soal jumlahnya, saya belum buka semua situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi," terang anggota Alumni Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) Jatim ini.

Sepeti diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 22 media Islam yang dianggap menyebarkan paham radikal di Indonesia.

Puluhan media online yang diblokir itu merupakan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo. (Yovie Wicaksono)