Metrotvnews.com, Jakarta: Wilayah Jakarta dan sekitarnya terancam gelap gulita jika pemerintah tetap memaksa membangun Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pasalnya, pembangunan akan menghentikan pasokan gas dari Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik di DKI Jakarta.

Demikian informasi itu disampaikan oleh Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gusti Nyoman Wiraatmadja melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (29/3/2014). "Gas terhenti dan listrik padam di sepertiga wilayah Jakarta," tegas dia.

Selain aliran listrik di DKI Jakarta terancam padam, pembangunan pelabuhan juga akan menyetop produksi Pupuk Kujang yang per tahunnya mencapai 600 ribu ton, serta berbagai industri lainnya yang memanfaatkan gas dan minyak (migas) dari ONWJ.

Hal tersebut terjadi, karena terpaksa harus memotong dan merelokasi atau modifikasi pipa-pipa gas, sehingga harus menghentikan produksi. Pengerjaan itu membutuhkan waktu minimal dua bulan. "Jadi rekomendasi kami, lokasi pelabuhan dipindah ke tempat lain supaya tidak overlap dengan produksi migas," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha, juga menegaskan bahwa sulit rasanya produksi migas ONWJ akan berdampingan dengan pelabuhan, mengingat keselamatan merupakan faktor utama di sekor migas. Ada 250 lebih platform (anjungan minyak lepas pantai) rawan tertabrak kapal yang risikonya sangat berbahaya dan fatal.

"Industri strategis (migas ONWJ) yang sudah diinstruksikan presiden merupakan obyek vital nasional itu dilindungi. ONWJ sudah produksi dari 1971. Ketika itu belum terpikirkan membuat pelabuhan di Cilamaya. Rencana pelabuhan tinggal kita geser ke Cirebon atau ke area yang bebas dari industri migas. Kenapa enggak ditujukan ke sana saja?" kata Yudha.

Terlebih, mencari ladang migas sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Sangat naif jika ladang yang sudah berproduksi dengan cadangan yang masih besar, malah terganggu, bahkan terhenti akibat pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Senada dengan Yudha, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menegaskan, rencana pembanguan pelabuhan harus dipindah dari Cilamaya mengingat faktor keselamatan dan produksi migas serta ketahanan energi dan pangan nasional.

Untuk menghentikan polemik, Marwan meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera mengambil alih rencana proyek tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bapennas harus melakukan kajian secara komprehensif dan tidak menggunakan lembaga asing seperti di Kemenhub.

"Apalagi (feasibility study/FS sebelumnya) diserahkan ke asing, saya kira ini keterlaluan. Saya kira ini harus benar-benar kita review, batalkan yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan gunakan lembaga negara Bapennas sebagai leader untuk koordinasi seluruh kepentingan," pungkasnya.
WID