Merdeka.com - Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai neolib tulen. Program berwatak kerakyatan dan nasionalis cuma sebatas klaim saja.

Hal ini dikemukakan oleh Faisal Basri, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Alasannya, program ekonomi Prabowo-Hatta intinya ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi yang dipasrahkan kepada mekanisme pasar. "Mereka (Prabowo-Hatta) itu neolib sejati, menyerahkan ekonomi kepada pasar," ujar Faisal Basri yang dikutip kompas.com, Senin 16 Juni 2014.

Intinya, untuk mengusahakan pertumbuhan ekonomi sampai di atas 7 persen, program pasangan ini tidak proporsional. Sebab banyak infrastruktur ekonomi nasional tengah rusak dan tak bisa digenjot untuk memenuhi target fantastis tersebut.

Faisal menjelaskan, meningkatkan jumlah produksi nasional dan konsumsi masyarakat bakal menjadi cara Prabowo-Hatta menaikkan pertumbuhan ekonomi. "Itu mengerikan. Mendorong konsumsi sekaligus produksi tidak bisa terjadi. Pasalnya, banyak sektor di dalam negeri, seperti perdagangan pangan sampai migas, masih dalam tahap defisit. Perdagangan manufaktur, migas, defisit, kita konsumsi lebih banyak barang dari impor, kita melihat inkosistensi itu," kata dia.

Selain itu, pada pemilu 2009 hingga awal 2014, Prabowo gencar mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena mengusung sistem ekonomi liberal dalam pemerintahannya. Namun, pada pemilu presiden 2014, Prabowo justru berpasangan dengan Hatta Radjasa yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi Presiden SBY. Bahkan, "ada jaminan Prabowo akan melanjutkan program SBY selama 10 tahun," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, seperti dikutip jpnn.com, Senin 2Juni 2014.

Neoliberalisme adalah kelanjutan dari liberalisme zaman penjajahan yang ditentang keras oleh Soekarno-Hatta. Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru. Faham ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia yang berdimensi kerakyatan, karena membuka keran investasi asing sebesarbesarnya yang dapat mendominasi perekonomian tanah air dan menggusur rakyat miskin, pembangunan rakyat tidak melekat dengan pembangunan ekonomi.

Selain itu, neoliberalisme mengutamakan kepentingan pemodal atau kapitalis atau juga investor sehingga menempatkannya di posisi sentral substansial. Sementara poisisi rakyat diletakkan pada posisi marginal atau pinggiran. Diyakini, neoliberalisme akan menjajah Indonesia dengan pola baru. Rakyat menjadi budak di negerinya sendiri. Rakyat akan berada di cengkraman kapitalisme neoliberalisme yang merupakan penghisapan dan penindasan struktural. (skj)

sumber : http://www.merdeka.com/politik/faisa...ta-neolib.html