Jakarta – Siapa sangka sosok figur Joko Widodo yang terkenal dengan aksi “blusukan”, merakyat dan sederhana ini menyimpan beberapa kepalsuan, adalah Dwi Satya Direktur Pusat Studi Dan Kebijakan Publik AbdiProjo yang membeberkan secara singkat kepalsuan Joko Widodo saat dihubungi tim media, Kamis (12/6/2014)..

Awal masyarakat luas mengetahui sosok Joko Widodo, saat ramai proyek mobil nasional Esemka dipublikasi sangat luar biasa dengan tokohnya Joko Widodo yang memberi pesan ke publik, bahwa Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Walikota Solo mencintai produksi nasional dan karya anak bangsa.

“Rasa nasionalisme pada Esemka itulah yang membangkitkan simpati dan euphoria publik saat itu. Setelah jadi Gubernur tidak bicara lagi tentang nasib Esemka dan gagasan nasionalisme lainnya, seperti kacang lupa kulit” ujarnya.

Kini proyek Esemka pun terbengkalai. Bahkan Dwi menyebut proyek Esemka hanya pencitraan Joko Widodo saja. Namun apa pun itu, lewat mobil Esemka, Joko Widodo sukses menjadi Gubernur DKI.

“Mobil Esemka itu proyek abal-abal dan sudah banyak yang berjuang untuk Mobil Nasional (MobNas), ada Tommy Soeharto dengan Timor, ada Bambang Trihatmojo dengan Bimantara, ada pabrikan Jepang Mazda dengan Mobil Rakyat (MR 90), semuanya gagal” tambahnya.

Joko Widodo, menyatakan dirinya berkomitmen memimpin DKI Jakarta selama lima tahun. Ia menjamin tidak akan menjadi “kutu loncat” dengan mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Joko Widodo juga menyatakan tidak membutuhkan dana pinjaman luar negeri untuk membangun Jakarta.

“Nyatanya, khianat terhadap amanah warga DKI, Joko Widodo maju sebagai capres dan meninggalkan hutang besar bagi Pemprov DKI untuk Proyek Monorail, Proyek MRT (Mass Rapid Transit) dan Proyek pengerukan waduk dan sungai yang dikenal dengan nama Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)” timpalnya.

Joko Widodo dianggap sebagai pemimpin yang merakyat. Wajar jika anggapan itu muncul karena mantan Wali Kota Solo itu kerap tampil seolah apa adanya di depan publik. Sikap kesederhanaan Jokowi ini merupakan salah satu strategi untuk menunjukkan seolah dekat dengan rakyat. Jika di Pilkada Solo Jokowi berpura-pura menjadi seorang tukang tambal ban dan penarik becak, berbeda halnya ketika Jokowi menghadapi Pilpres 2014. Jokowi lebih memilih mengendarai bajaj menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mengikuti undian pasangan capres-cawapres untuk menarik simpati publik.

“itu semua palsu, pencitraan belaka, sebagai pengusaha mebel dan pejabat Joko Widodo biasa memakai mobil mewah untuk kegiatan sehari-hari bahkan private jet” ucapnya

Kasus bus impor Trans Jakarta senilai 1,5 Trilyun sangat kental KKN yang dimenangkan Michael Bimo Putranto bekas tim sukses Joko Widodo di Solo dan menjadikan bawahan langsung Joko Widodo Udar Pristono Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka.

“Jokowi merupakan pucuk pimpinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Otonomi Daerah (Otda) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anggaran pemerintah daerah. Jokowi bertanggung jawab atas anggaran itu, kan Pak Udar diangkat oleh Gubernur” ulasnya.

Sebagai informasi, Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap proyek yang bernilai di atas Rp 100 miliar harus diketahui dan ditandatangani gubernur.

“Joko widodo diragukan dapat mengelola negara dengan cara blusukan, ada dibahas di majalah time itu, dunia international melihat pengelolaan negara berbeda jauh dengan mengelola kota (walaupun sebesar Jakarta) ” pungkasnya.