JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI terus berusaha memancing pakar keuangan negara Sumardjiyo agar mau menjawab pertanyaan mereka. Beberapa kali Sumardjiyo menolak memberi jawaban yang ia rasa di luar kapasitasnya sebagai pakar keuangan negara.

Salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Syahrial, memberi pertanyaan kepada Sumardjiyo. Pertanyaannya, terkait dengan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga telah mengunci sistem e-budgeting sebelum pembahasan.

"Apakah kalau Gubernur itu mengunci e-budgeting sebelum pembahasan, boleh atau tidak," kata Syahrial kepada Sumardjiyo, Jumat (27/3/2015).

Sumardjiyo mencoba menjawab pertanyaan Syahrial. Sebelum menjawab, ia menegaskan akan menjelaskannya sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

Sumardjoyo mengatakan dengan tegas bahwa APBD merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI. Sementara mengenai e-budgeting, Sumardjiyo mengatakan hal itu adalah sebuah alat.

"Di pembahasan kalau ada perdebatan, marah-marah, itu boleh. Tetapi kalau sudah diketok palu, berarti itu RAPBD yang disepakati oleh Pemda antara DPRD dan Gubernur," ujar Sumardjiyo.

Akan tetapi, Syahrial seakan belum puas dengan jawaban Sumardjiyo. Syahrial pun menjelaskan ulang pertanyaannya.

Dia mengatakan, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan sistem e-budgeting telah dikunci pada 14 hingga 20 Januari 2015.

Padahal, jadwal pembahasan yang diatur oleh badan musyawarah adalah tanggal 21-23 Januari 2015. Artinya, sistem e-budgeting sudah dikunci sebelum pembahasan. Hal ini membuat tahap pembahasan menjadi sia-sia saja.

Syahrial menegaskan pertanyaannya. "Boleh enggak Pak kalau kayak begitu? Mohon dijawab Pak karena ini msh koridor Bapak yah," ujar Syahrial.

Setelah Syahrial mengatakan hal itu, anggota dewan pun tertawa. Sumardjiyo juga ikut tertawa. Sebab, Sumardjiyo memang beberapa kali menolak menjawab pertanyaan dari anggota dewan.

"Saya enggak boleh menghakimi loh Pak. E-budgeting itu kan teknis," ujar Sumardjiyo. Akan tetapi, anggota dewan lain pun mendesak Sumardjiyo untuk menjawab saja pertanyaan Syahrial.

Apakah sistem e-budgeting boleh dikunci sebelum pembahasan?

"Sebelum ke sana (ke sistem e-budgeting) dibahas dulu dong, Pak. Jadi proses pembahasan harus dilalui dulu," jawab Sumardjiyo.

"Nah itu dia maksudnya ha-ha-ha," ujar para anggota dewan. Anggota dewan pun tertawa lega setelah mendengar jawaban Sumardjiyo.

Seakan pertanda bahwa jawaban Sumardjiyo sama seperti apa yang mereka ingin dengar. Sumardjiyo hanya tersenyum-senyum saja.