Impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini bukan perkara sulit. Pasalnya, pemerintahan Jokowi dinilai justru semakin menambah beban ekonomi Indonesia. Negara ini makin diambang kepayahan.

“Masalah ekonomi yang sedang kita hadapi ini tidak gampang. Utang swasta makin besar. Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Kalau pemerintah Jokowi tak bisa perbaiki angka-angka ekonomi itu kita aja ajukan impechment untuk Jokowi,” Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad dalam saat acara Silaturrahim Tokoh Bangsa di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie ini membeberkan, sejak pemerintahan dipegang Jokowi, jarak kesenjangan antara si miskin dan kaya semakin lebar.

Bahkan aset bangsa saat ini 80 persen sudah dikuasai oleh non pribumi. Fadel mencontohkan kantor-kantor di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin sudah didominasi non pribumi. Yah, sebanyak 30 konglomerat di Indonesia saat ini hanya sedikit masyarakat pribuminya.

Yang mengejutkan, beber Fadel, saat ini di Komisi II DPR, PDIP sudah terlihat nyata ingin menjatuhkan Jokowi. Para fraksi PDIP sudah menyatakan terang-terangan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

Kata Fadel, PDIP di sana (DPR) terlihat bukan sebagai the rulling party lagi. Sebagai contoh PDIP menjadi partai yang paling ngotot untuk mengembalikan lembaga polisi ke kementerian. Selain itu saat membahas anggaran injeksi penanaman modal terhadap BUMN, terungkap jika Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan angka yang ditawarkan Jokowi senilai Rp 72,4 Triliun.

“Itu anggaran terbesar sepanjang sejarah dana untuk BUMN. Pas kita cek, ternyata ini tak dapat persetujuan dari PDIP termasuk Bu Mega. Ini kan aneh. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak didukung PDIP,” beber Fadel.

“Makanya kejatuhan atau impeachment Jokowi tinggal menunggu waktu saja,” pungkas Fadel.

sumber