JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo menyadari bahwa konsep koalisi tanpa bagi-bagi kursi yang ditawarkan PDI-P tak banyak mendapatkan dukungan dari partai politik. Akan tetapi, menurut Jokowi, jika mendapatkan dukungan rakyat dan media, ia tak takut berseberangan dengan partai politik lain.

"Kalau Nasdem satu saja cukup, ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak kita begini terus. Bagi-bagi kursi," ujar Jokowi, dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/4/2014) malam.

"Kalau di-back up rakyat dan media, saya tidak takut," lanjutnya.

Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" jika pada akhirnya membebani negara. Kesepakatan koalisi PDI-P dan Nasdem, kata Jokowi, sama sekali tidak menyinggung soal kursi menteri atau calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

"Saya ngomong apa adanya. Ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita saja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

Persoalan di Indonesia, lanjut Jokowi, sungguh rumit. Oleh sebab itu, kata dia, jika penguasa masih dibelenggu politik transaksional, itu akan menghambat kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan, becermin dari koalisi PDI-P dan Gerindra saat mengusungnya bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hanya dengan 11 persen dan 6 persen suara di Jakarta, pemerintahan di DKI tetap berjalan baik. Meski, diakuinya, minoritas kursi di DPRD DKI membuat APBD 2013 dan 2014 terlambat disahkan oleh DPRD sehingga beberapa program terlambat dijalankan.

"APBD jadi mundur ya itu konsekuensi saja. Tapi, nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi.