TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memprediksi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal terus mendapat gangguan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga masa jabatannya berakhir. Ini merupakan buntut dari kisruh pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

"Kisruh anggaran yang terjadi pada tahun ini berpeluang besar akan terjadi hingga masa jabatan Ahok habis pada 2017," kata Uchok saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Maret 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil Ahok dan pimpinan DPRD secara terpisah untuk menyelesaikan silang pendapat RAPBD 2015, Senin sore, 23 Maret 2015. Namun pertemuan itu juga berujung buntu. Pimpinan DPRD bersikukuh menolak APBD 2015, sedangkan Ahok menolak masuknya pokok pikiran atau usulan proyek dari DPRD ke dalam APBD 2015. Akibat ketidaksepakatan itu, pemerintah DKI menggunakan anggaran berdasarkan pagu 2014 yang berlandaskan peraturan gubernur. APBD berlandaskan peraturan daerah hanya dapat diterbitkan apabila ada kesepakatan antara pemerintah DKI dengan DPRD.

Uchok berpendapat JK--sapaan Jusuf Kalla--sudah berupaya memediasi kedua belah pihak, meski juga berujung buntu.

Apabila Ahok menyesuaikan kegiatan-kegiatannya pada 2015 berdasarkan anggaran 2014 tersebut, Uchok menyarankan agar Ahok memprioritaskan program-program unggulan DKI. Uchok mencontohkan penanganan banjir dan Kartu Jakarta Pintar. Apalagi kedua program itu jumlah anggarannya berbeda dengan tahun ini. Untuk itu, Ahok bisa mengatasinya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015.

"Masalahnya, Ahok telah mengeluarkan pergub, tapi di sisi lain hak angket juga terus bergulir," kata Uchok. "Ketika pergub sudah terbit maka tak akan bisa ditarik lagi."

Uchok juga menyatakan kekecewaan lantaran gagalnya upaya JK memediasi kisruh Ahok dengan DPRD. Menurut dia, JK seharusnya terus mendampingi anggota Dewan dan Ahok hingga terbitnya peraturan daerah yang menjadi landasan penggunaan APBD 2015. Dengan demikian, anggaran ini bisa mengakomodir program-program unggulan DKI pada 2015.

"Kisruh anggaran ini seperti anak kecil yang rebutan permen dan hanya berdamai jika ditengahi oleh orang tua," dia berujar.

GANGSAR PARIKESIT

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...di-Sampai-2017

tau dimana begonya si uchok? dia bilang pergub memakai anggaran APBD 2014 artinya semua anggaran 2014 dipakai lagi. termasuk anggaran ups mark up itu. apa uchok ga tau kalau maksudnya adalah total dana apbd 2014 yg dipakai? dan kegiatannya terserah eksekutif.

karena RAPBD 2015 dan apbd 2014 beda 180 milyar, maka ahok memutuskan anggaran beli tanah yang dikurangi 180 milyar. sehingga semua anggaran SKPD dapat berjalan.

kalau kurang jelas begonya si uchok.. baca aja ini..



udah kelihatan kan?

uchok mikir kalau jakarta pintar akan pakai dana 2014.

ane yakin kalau banyak panasbung juga mikirnya kayak uchok.

edit. Tambahan dari Ahok.



udah jelas ya.. si uchok pengamat abal abal. apa krn itu pisah ama Fitra?