JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akhirnya menerima surat keputusan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari DPRD DKI yang berisi pernyataan tidak setuju penerbitan Perda APBD 2015.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 17.00 Senin (23/3/2015), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang dikepalai Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah berangkat dari Balai Kota DKI Jakarta dengan menggunakan mobil Toyota Hi-Ace.

Pejabat lain yang turut serta mendampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuti Kusumawati, Inspektorat DKI Lasro Marbun.

Selain itu, kelima Asisten Sekda juga turut serta dalam rombongan, seperti Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Fatahillah, Asisten Sekda bidang Pemerintahan Bambang Sugiono.

Lalu Asisten Sekda bidang Pembangunan Mara Oloan Siregar, Asisten Sekda bidang Perekonomian Franki Mangatas, dan Asisten Sekda bidang Keuangan Andi Baso Mapapoleondro.

Saefullah mengaku akan mengantarkan Pergub APBD tersebut ke Kemendagri. Mereka membawa setidaknya empat tumpuk dokumen. "Mau ke Kemendagri, antar dokumen ini," kata Saefullah, sambil memanggul setumpuk dokumen, sebelum berangkat ke kantor Kemendagri.

Sekitar 15 menit berselang dari keberangkatan para pejabat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba-tiba saja keluar dari ruang kerjanya dan mengatakan maksudnya untuk ke Kantor Kemendagri.

Sebelum berangkat, Basuki sempat menunjukkan surat yang diterimanya dari DPRD DKI Jakarta. Surat tersebut bernomor 207/-071.762, dengan perihal tidak menyetujui terhadap hasil evaluasi RAPBD tahun anggaran 2015. "Ini saya juga menyusul ke Kemendagri," kata Basuki.

Ahok, sapaan Basuki juga sempat memanggul bertumpuk-tumpuk dokumen APBD yang akan dibawanya ke Kemendagri.