JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa 16 WNI yang mencoba bergabung ke ISIS telah melanggar undang-undang. Terlebih lagi, lanjut Tedjo, pemerintah sejauh ini belum menyatakan sikap yang tegas terhadap ISIS.

"Kita belum jelas-jelas menyatakan ISIS ini terlarang, harus ada pernyataan ISIS terlarang, baru bisa memberikan sanksi pada mereka," kata Tedjo di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Oleh karena itu, lanjut Tedjo, aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta memberikan sanksi kepada mereka. Tedjo justru melihat 16 WNI yang akan dideportasi dari Turki bisa diajak bekerja sama. (Baca: Ini Identitas 16 WNI yang Hilang di Turki)

"Kalau mereka mau bekerja sama dengan kita, tentunya mereka bisa menjadi tulang punggung kita untuk memberantas atau mengurangi pengaruh ISIS," ucapnya.

Tedjo juga tidak melihat ada peluang pemerintah mencabut status kewarganegaraan 16 WNI tersebut. Menurut dia, tidak ada juga aturan yang membuat pemerintah bisa melakukan hal itu.

"Aturannya tidak ada, kita tidak mengenal stateles," ucap Tedjo.

Sebanyak 16 WNI ditahan otoritas Turki di Gaziantep, kota perbatasan antara Turki dan Suriah. Mereka ditangkap saat hendak menyeberang ke Suriah melalui jalur yang kerap digunakan para pengikut gerakan radikal Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Polisi menduga mereka hendak menyusul suami dan keluarganya yang sudah lebih dulu berada di Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mayoritas WNI yang ditangkap itu adalah anak-anak. (Baca: Jokowi Belum Bisa Putuskan Nasib 16 WNI di Turki yang Menolak Pulang)

Orangtua mereka sudah menjual hartanya di Tanah Air. Mereka berusaha mendapat kehidupan yang diyakini lebih baik dengan bergabung bersama ISIS. Karena itu, mereka menolak dipulangkan ke Tanah Air.

http://nasional.kompas.com/read/2015...ISIS.Terlarang

GP Ansor: Awas, Modus Umrah Gratis Berakhir Jadi Kader ISIS

MALANG, KOMPAS.com — Umrah gratis yang diduga terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur menjadi perhatian pihak Gerakan Pemuda Ansor, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebab, umrah gratis dinilai bisa menjadi salah satu pintu masuk perekrutan ajaran organisasi radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Saya mengimbau kepada warga Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU), terutama kader GP Ansor Kabupaten Malang, untuk tidak tergiur dengan tawaran umrah gratis," kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Malang Hasan Abadi, Senin (23/3/2015).

Beberapa pekan ini, GP Ansor terus melakukan penelusuran dan investigasi terhadap tawaran umrah gratis yang berindikasi sebagai modus untuk mengajak seseorang menjadi anggota ISIS. "Untuk di Kabupaten Malang, modus itu belum kami temukan, tetapi masih terus diselidiki. Tawaran umrah gratis memang ada, tetapi belum bisa dibuktikan bahwa hal ini adalah iming-iming ajakan untuk bergabung ke ISIS," kata dia lagi.

Selain mengawasi praktik umrah gratis, GP Ansor Kabupaten Malang, kata Hasan, juga terus melakukan pengawasan gerakan yang mengarah ke gerakan kelompok ISIS. "Sudah ada puluhan kader Ansor yang terus mengawasi gerakan itu karena kita sudah memiliki tim khusus yang terlatih untuk mengawasi keberadaan gerakan ISIS di Malang. Awas, modus umrah gratis akan berakhir jadi kader ISIS," tekan dia.

Sementara itu, Bupati Malang H Rendra Kresna berpesan agar masyarakat di Kabupaten Malang waspada terhadap organisasi radikal, seperti ISIS. "Sudah jelas, Pemkab Malang memerangi keberadaan ISIS ataupun organisasi radikal semacamnya," ujar dia.

Gerakan kelompok ISIS adalah gerakan radikal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan hukum di Indonesia. "Gerakan ISIS jelas tidak boleh ada di Kabupaten Malang. Masyarakat jangan tergiur jika ada tawaran umrah gratis. Harus ditelisik dulu, khawatir jika itu adalah penipuan dan mengajak bergabung ke ISIS," kata dia

http://regional.kompas.com/read/2015...adi.Kader.ISIS

Saksukak mu.
Org laen udah sibuk declare isis terlarang, sini malah belom.