JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik penggunaan pagu anggaran tahun 2014 merupakan preseden buruk bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia juga menampik pembangunan akan terhambat jika nantinya Perda APBD 2015 tidak terbit.

"Pernah enggak DKI puluhan tahun terlindung dari rob (air laut pasang) dari Utara? Enggak pernah. Duitnya ke mana? Itu jadi pokir (pokok pikiran DPRD) Rp 40 triliun dari tahun 2012," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3/2015).

"Kenapa sungai enggak bersih? Jalan berlubang? Truk sampah enggak cukup? (uangnya) bukan buat beli truk sampah tapi buat beli USB yang fungsinya UPS," kata Basuki.

Menurut dia, tidak ada perbedaan berarti jika DKI menggunakan APBD-P 2014 maupun APBD 2015. Sebab, perbedaan nilainya hanya Rp 180 miliar. Anggaran sebesar itu, kata Basuki, juga hanya dapat digunakan untuk membeli satu hektar tanah. Karena harga tanah di Jakarta sudah mahal.

Basuki menjelaskan, program yang tidak jadi dilakukan tahun ini adalah pengadaan tanah di pos Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, program pembangunan infrastruktur, pembangunan transportasi, pemberian PMP kepada BUMD, serta pemberian TKD dinamis kepada PNS DKI juga diklaim Basuki tidak akan berdampak akibat penggunaan APBD 2014.

"Sekarang tuh diopinikan supaya saya bisa kompromi dengan DPRD. Seolah-olah kalau saya enggak pakai Perda, semua (program) bisa berantakan. Ini mungkin ada persekongkolan bersama. Mereka yang rezekinya saya potong, semua enggak suka sama saya, ya yang enggak suka sama saya ya bersama-sama membangun opini seperti ini," kata Basuki dengan nada tinggi.
--------------------------------------------------------------------------------

sumber

ngakak gw baca yg bold di atas.... hahahaha #savehajilulung