Merdeka.com - Setelah mendapatkan tiket emas dari Kementerian Hukum dan HAM, Agung Laksono melakukan safari politik. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu menemui sejumlah elite partai politik.

Agung menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto dan kemarin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dibungkus dalam silaturahmi politik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar munas Ancol Priyo Budi Santoso yang ikut dalam rombongan Agung menegaskan, Golkar senang karena diterima Mega dengan tangan terbuka. Dalam pertemuan itu Golkar dengan tegas akan mendukung pemerintahan Jokowi- JK.

"Ibu Mega dengan tangan terbuka menerima kami dan kami mengapresiasi pertemuan ini demi kepentingan bangsa dan negara, kami sepakat mempererat kerja sama di parlemen, karena PDIP dan Golkar dua partai terbesar di negeri ini," kata Priyo di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta, Senin (16/3) kemarin.

Priyo menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas tentang Pilkada serentak tahun ini. Namun, ia membantah kedua partai telah berbicara soal koalisi untuk bertarung dalam Pilkada serentak. "Belum bicara seperti itu," kata Priyo.

Keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP) membuat kubu Prabowo Subianto jadi ketar-ketir. Bahkan kekuatan KMP di Parlemen termasuk Golkar kubu Aburizal Bakrie sudah menggalang kekuatan untuk menggelar hak angket pada Menkum HAM Yasonna Laoly. Jika Golkar keluar, KMP tak bertaring lagi. Parlemen akan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi- JK di pemerintahan.

Situasi inilah yang membuat KMP khawatir. Tanpa Golkar, suara KMP di parlemen menjadi berkurang drastis. Tak bisa dominan seperti sebelumnya.

Prabowo dalam berbagai kesempatan menyentil Menkum HAM. Menurut Prabowo, keputusan Menkum HAM mengesahkan kepengurusan Agung ada yang janggal.

Reaksi Prabowo ini langsung ditanggapi serius Agung Laksono. Dengan lantang Agung menegaskan agar Prabowo tak ikut campur dalam internal Golkar.

"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung pekan lalu.

Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain. "Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada panduan," ujar Agung.

SUMBER

#SAVEkmpret
#SAVEpanasbung
#SALAM ga sampe setahun