Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak keluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy seperti dikutip Antara di Mataram, Sabtu (21/3).

Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.

Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.

Yuddy berdalih, larangan tentang rapat di hotel yang pernah disampaikannya dulu, khusus diberlakukan untuk kegiatan rapat-rapat pemerintahan. Alasannya, wajib mengoptimalkan fasilitas pemerintah yang ada. Apalagi semua gedung yang ada dibangun dari uang rakyat.

"Hotel-hotel harus menyadari bahwa keberadaannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sektor pendukung kepariwisataan," terangnya.

Kebijakan pelarangan rapat di hotel untuk setiap instansi pemerintah diterapkan agar pemerintah lebih berhemat. Dua bulan lalu Yuddy sempat bangga karena peraturan ini membuat negara hemat Rp 5,2 triliun.

Kini semuanya berbalik. Yuddy melonggarkan peraturannya dengan memberikan kesempatan kepada institusi pemerintah agar menggelar acara di hotel. Semangat larangan yang menggebu-gebu menjadi loyo, padahal baru lima bulan dirinya menjabat sebagai menteri.

Larangan untuk rapat di hotel di masa awal kepemimpinannya merupakan kebijakan paling keras diterapkan, menyusul berbagai peraturan lain yang membuat para aparatur sipil negara terkekang. Yuddy bahkan sempat menegaskan bahwa kebijakannya ini sesuai persetujuan Presiden Joko Widodo.