JAKARTA- ‎Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyerahkan print out e-budgeting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 hasil penyempurnaan dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Hasil print out itu diserahkan sekitar pukul 20.35 WIB. Setelah menerima hasil print out e-budgeting, DPRD DKI melakukan rapat Badan Anggaran (Badan Anggaran). Rapat tersebut diikuti pimpinan dan anggota Banggar DPRD DKI.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI M. Taufik menyatakan, ‎Banggar sulit untuk melakukan pembahasan karena hasil input e-budgeting yang diberikan bukan rincian anggaran melainkan hanya biaya langsung.

"Kayaknya agak berat karena yang disampaikan hanya rekapitulasi belanja langsung, tidak langsungya sedikit doang. Saya kira Banggar rasanya agak sulit untuk membahas ini. Yang dikasih bukan rincian dan biaya langsung," kata Taufik dalam rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/3) malam.

Wakil ‎Ketua Banggar DPRD DKI lainnya, Triwisaksana alias Sani menyarankan, perlu ada tambahan waktu untuk melakukan pembahasan hasil perubahan terkait RAPBD Tahun 2015 yang diserahkan oleh TAPD.

"Kalau harus mengejar sampai jam 00.00 WIB enggak mungkin terkejar karena mungkin ada seribu halaman rekap evaluasinya. Saya sarankan kami perlu ada tambahan waktu, kalau perlu (sampai) besok," ucap Sani.

Namun, ‎usulan Sani itu ditolak oleh Taufik. Pasalnya, Kemendagri memberikan batas waktu sampai pukul 00.00 WIB. Keputusan Kemendagri, sambung dia, harus ditaati.

"Ini deadlinenya, kalau lebih dari itu masalah. Saya kira keputusan Mendagri harus ditaati oleh kami.‎ Jangan kami memaksakan kalau tidak mampu mengevaluasi mungkin karena waktu. Kami ikuti waktunya Mendagri," ujar Taufik.

Sementara, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI lainnya Abraham Lunggana alias Lulung ‎menyatakan tidak mungkin melakukan pembahasan. Pasalnya, hasil input e-budgeting diserahkan baru pada malam hari.

"Sekarang sudah hampir jam 22.00 WIB, jadi bagaimana mungkin kami membahas. Kemudian saudara-saudara lihat ini bukan rincian tapi hanya rekapitulasi. Yang kemudian ini belanja langsung, belanja tidak langsungnya kami tidak mengerti, tidak diberikan kepada kami," tutur Lulung.

Lulung mengaku, pihaknya ingin mengawal RAPBD Tahun 2015 sampai disahkan menjadi APBD. Namun, kata dia, hal ini sulit dilakukan karena TAPD hanya menyerahkan belanja tidak langsung.

"Kemarin dibahas belanja tidak langsung Rp 19 triliun, kemudian dievaluasi karena sangat banyak, tidak objektif," tandasnya. (gil/jpnn)

Sumber

Halah.... nyerahin dokumen yang katanya sudah siap dari kemarin sudah terlambat taunya enggak lengkap.....

usah gitu nuduh orang mau deadlock, tapi diri sendiri malah nyumbang penyebab paling besar untuk deadlock...

teriak nuduh deadlock taunya emang dia pengen deadlock