JAKARTA, KOMPAS.com —Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan gubernur untuk berkomitmen menjalankan nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015). Jokowi meminta agar mereka tidak menjadikan penandatanganan MoU itu sebagai seremonial belaka.

"Saya ingin ingatkan bahwa acara pagi ini, jangan sekadar untuk seremonial biasa, bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar memulai untuk aksi bersama, bekerja bersama semua elemen bangsa untuk mengoptimalkan SDA, memberikan manfaat pada rakyat. Jangan teken-teken lalu nggak dikerjakan!" kata Jokowiseusai penandatanganan MoU bersama 29 menteri dan 12 gubernur itu.

Jokowi meminta agar para menteri dan gubernur segera bekerja melaksanakan komitmen itu. Dia mengingatkan bahwa saat ini indeks korupsi Indonesia sangat buruk.

"Urutannya 107, sementara negara tetangga urutannya 34. Yang penting adalah tindak lanjut dari pertemuan ini," kata dia.

Salah satu yang menyebabkan indeks korupsi Indonesia itu tidak membaik adalah adanya kebocoran dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Kajian KPK di sektor mineral dan batubara menemukan bahwa tidak semua eksportir batubara melaporkan hasil ekspornya ke pemerintah.

Ada potensi hilangnya penerimaan pajak pada 2012 mencapai Rp 28,5 triliun dan kerugian negara sebesar Rp 10 triliun. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjukkan adanya kurang bayar penerimaan bukan pajak (PNBP) oleh pelaku usaha dari 2003-2011 sebesar Rp 6,7 triliun.

Demikian juga dengan hasil perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar 24,66 juta dollar tahun 2011 untuk lima mineral utama dan 1,22 miliar dollar AS untuk batubara pada 2010-2012.

"Melihat kondisi SDA kita, Anda merasakan kegelisahan dan keprihatinan. Kondisi SDA, kita tahu semuanya, tetapi kenapa kita jauh dengan negara maju yang miskin SDM-nya. Padahal, kita maju pada berangkat di waktu yang sama," ucap Jokowi.

Dia mencontohkan, saat itu, Korea Selatan memiliki gross domestic product sebesar 4,7 miliar dollar AS, sementara Indonesia 5,9 miliar dollar AS. Namun, Indonesia kini justru tertinggal jauh dibandingkan Korea Selatan.

"Ini kesalahan besar," ujar Jokowi.

http://nasional.kompas.com/read/2015...ak.Dikerjakan.





@green
si wowo kemaren omong ada kebocoran negara ke lu , eh tim sukses lu malah jadiin bahan ketawaan , jok jok..