Jakarta - Melihat jumlah alokasi anggaran belanja gaji pegawai yang mencapai 24 persen dari total belanja daerah menuai banyak kritik, baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) maupun DPRD DKI, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak bisa membandingkan gaji pegawai dengan anggaran banjir.

Menurutnya, aturan alokasi belanja gaji dalam APBD sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi belanja gaji pegawai dalam RAPBD DKI 2015 hanya mencapai 24 persen saja.

“Makanya Anda enggak boleh membandingkan gaji orang dengan banjir. Karena ada permendagri yang menyatakan 30 persen dari APBD. Kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen. Kalau syaratnya begitu tapi masih dikritik juga, Kemdagri salah dong,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (18/3).

Dengan adanya aturan alokasi belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah, lanjutnya, artinya membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan gaji pegawainya lebih besar dari anggaran kesehatan dan pendidikan.

“Kenapa enggak mau bilang 30 persen dari APBD? Berarti pemerintah mensyaratkan gaji orang lebih gede dari kesehatan dong. Kenapa cuma diputusin pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen? Kok gaji bisa 30 persen?,” ungkapnya. .

Mantan Bupati Belitung Timur ini justru balik mempertanyakan mengenai daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai lebih besar dari 30 persen. Menurutnya, daerah itu juga harus diinvestigasi.

"Terus daerah lain yang (anggaran gaji pegawainya) mencapai 70 persen, 50 persen kok kamu enggak bangkrutin kok ditutupin? Ada daerah di Indonesia yang (anggaran gaji pegawainya) sampai 50 persen (dari APBD)? Banyak. Pokoknya (DKI) total kira-kira 24 persen. Tapi belum tentu bisa dipakai, kan mendung merata, hujan tergantung dia kerja," tegasnya.
sumber
kalau sesuai aturan c ok dah. Kalau aturannya ga bisa diubah yah pegawainya yang harus diimprove pelayanan masyarakatnya.