JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang memperoleh banyak auditor gratis untuk mengawasi penyusunan serta pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Siapa auditor gratis yang dimaksud Basuki?

Auditor itu adalah masyarakat. Basuki merasa senang dengan penerapan sistem e-budgeting dan transparansi anggaran yang dibangunnya dapat membuat masyarakat semakin kritis. Masyarakat pun dapat mengawal apakah uang mereka benar-benar dialokasikan tepat sasaran atau tidak.
"Jadi, kami bisa bayangin ke depan semua orang akan awasi kami gila-gilaan loh, itu artinya apa? Saya dapat auditor gratis. Iya dong," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Salah satu auditor gratis Basuki adalah kawalapbd.org yang dikelola oleh Ainun Nadjib dan Pahlevi Fikri Aulia. Mereka adalah praktisi IT Indonesia yang kini tengah menimba ilmu di Singapura.

Dalam laman itu, warga dapat membandingkan program yang ada di dalam RAPBD versi DKI dan versi DPRD DKI. Masyarakat, lanjut dia, dengan mudah dapat mengawasinya. Ia pun berharap peran serta aktif masyarakat untuk terus melaporkan anggaran yang janggal kepadanya. Sebab, ia mengakui tak sanggup mengawasi 60-70.000 mata anggaran yang ada di RAPBD DKI.

"Makanya, gampang nanti kalau ada laporan-laporan, baru kami cek siapa yang usul. Kemudian, kami panggil Inspektorat, nanti sudah gampanglah, kalau (anggaran) sudah kami buka semua," kata Basuki.

Jika ternyata pihak penyusup anggaran siluman itu adalah pejabat DKI, Basuki akan memberikan sanksi kepada pejabat itu dengan menjadikannya staf.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat kabar kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014 telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri. Karena itu, ia mengaku tidak tahu pihak mana saja yang terseret menjadi tersangka.

"Urusan polisi-lah, katanya di Bareskrim. Katanya sudah diambil ke Mabes Polri (kasus UPS) ini. Jadi, sekarang sudah dinaikin jadi ke Mabes katanya. Saya enggak tahu," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (18/3/2015).

Polda Metro Jaya hingga saat ini baru memeriksa saksi dari Pemprov DKI Jakarta dan kepala sekolah yang menerima UPS. Basuki mengaku tidak mengetahui apakah ada anggota Dewan yang terjerat dalam kasus pengadaan UPS di sekolah-sekolah ini.

Namun, menurut Basuki, ada anggota DPRD yang akan dimintai keterangannya oleh kepolisian. "Saya enggak tahu, tetapi laporan polisi kayaknya ada oknum," kata Basuki.

Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan kasus ini sejak 28 Januari 2015 lalu. Pada 6 Maret 2015, penyidik meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, nama tersangka dari kasus dugaan korupsi proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 330 miliar dalam APBD Perubahan 2014 belum juga ditentukan.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil 35 orang yang terdiri dari PPK dan PPHP dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun, baru 21 orang yang memenuhi panggilan tersebut.

Ketidakhadiran saksi-saksi membuat penyidik tidak dapat segera menemukan alat bukti yang mungkin didapat dari saksi-saksi yang tidak hadir. Padahal, alat bukti merupakan faktor yang menguatkan penentuan nama calon tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Sejak pekan lalu, penyidik masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan belum juga menetapkan nama tersangka.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ajie Indra mengatakan, penyidik perlu merampungkan terlebih dulu semua pemeriksaan saksi-saksi sebelum menetapkan tersangka. Pasalnya, kasus dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan dalam satu kali proses lelang.

"Dari pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen, diketahui lelang UPS ini bukan cuma sekali, melainkan ada 49 kali lelang. Maka, tidak bisa kalau baru sebagian saksi diperiksa lalu ditentukan tersangkanya," kata Ajie saat dihubungi, Rabu (18/3/2015).

Ajie menjelaskan, lelang pengadaan UPS dilakukan berkali-kali oleh sejumlah sekolah yang diberikan pengadaan. Itulah sebabnya perusahaan pemenang tender juga berjumlah puluhan.

Menurut Ajie, bila tersangka sudah ditetapkan sebelum pemeriksaan terhadap semua saksi selesai, penyidik tidak dapat menilai kerugian negara yang utuh. Ajie menyebut, pihaknya tengah berusaha untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan alat yang dianggarkan mencapai Rp 5,8 miliar per unitnya itu.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, penyidik perlu memeriksa 130 saksi terkait kasus tersebut. Mereka terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah yang menerima UPS, perusahaan pemenang tender, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan beberapa pihak lainnya yang terlibat.

Pemeriksaan terhadap saksi adalah untuk mengetahui penyalahgunaan dan potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan UPS. Martinus mengatakan, penyidik minimal membutuhkan alat-alat bukti yang berasal dari pemeriksaan saksi-saksi, dokumen, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di pengadilan.

Hingga Selasa (17/3/2015) kemarin, penyidik sudah memeriksa 63 saksi. Penyidik terus menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang belum dipanggil dan pemanggilan kedua bagi saksi yang mangkir dari pemanggilan pertama.

sumber1
sumber2
sumber3