JAKARTA, KOMPAS.com Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak habis pikir mengapa DPRD DKI tidak memiliki dokumen print out Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Padahal, lanjut dia, sebagian warga Jakarta sudah memiliki print out dokumen itu.

File RAPBD diunggah khusus untuk membandingkan antara RAPBD DKI dengan RAPBD versi DPRD DKI di' [url=http://www.kawalapbd.org.]www.kawalapbd.org.[/url]' Basuki juga sudah mengunggah dua dokumen RAPBD itu di website pribadinya, di' [url=http://www.ahok.org.]www.ahok.org.[/url]'

"Astaga, mereka kasihan banget sih tidak dikasih. Seluruh dunia juga bisa tahu kok, sudah dibuka kok dokumen kami," kata Basuki di Balai Kota DKI, Selasa (17/3/2015).

Menurut Basuki, DPRD DKI sengaja mengulur waktu untuk tidak membahas evaluasi RAPBD bersama Pemprov DKI. Sebab, jika DPRD DKI membahas dokumen ini bersama DKI, berarti DPRD mengakui dokumen RAPBD yang diserahkan DKI ke Kemendagri adalah dokumen yang sah.

Sementara itu, selama ini, DPRD menganggap dokumen RAPBD 2015 yang diserahkan DKI ke Kemendagri merupakan dokumen palsu yang tidak disertai pembahasan komisi di DPRD. Karena itu, mereka pun melancarkan proses hak angket dengan latar belakang hal tersebut.

"Ini tuh soal gengsi saja, malu dong mereka menuduh punya gue palsu. Soalnya nanti kalau orang lihat punya dia yang asli, tapi ternyata gila-gilaan belanjanya," kata Basuki.

Sekadar informasi, Banggar DPRD menunda pembahasan evaluasi RAPBD dari Kemendagri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI hari ini. Penundaan itu berlangsung hingga TAPD memberi print out RAPBD DKI 2015 kepada DPRD DKI.


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor: Ana Shofiana Syatiri