SENIN, 16 MARET 2015



TEMPO.CO, Jakarta: Puluhan mahasiswa di Malang melakukan push up bersama di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Senin 16 Maret 2015.

Aksi mereka sebagai kritik atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak berpihak terhadap rakyat miskin.

"Kami ikut merasakan beban berat rakyat dengan push up," kata koordinator aksi, Bayu Satria Sutama.

Mereka member nilai merah untuk Jokowi selama lima bulan menjadi presiden. Jokowi mereka anggap tidak berpihak kepada rakyat. Perekonomian semakin terpuruk seperti nilai tukar rupiah merosot. Harga bahan bakar minyak naik, beras mahal tapi tidak menguntungkan petani.

Berbagai kebutuhan rakyat sulit terjangkau seperti harga kebutuhan pokok melambung, tarif dasar listrik dan kereta api semakin mahal.

Nilai merah untuk Jokowi lainnya, kata Bayu, adalah selama pemerintahan Jokowi-JK terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan rencana pemberian remisi para koruptor. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung berasal dari politikus, sehingga dianggap tidak independen.

Bagaimana dengan Nawacita Jokowi untuk mereformasi sistem dan menegakan hukum yang bebas korupsi? "Omong kosong!" kata Bayu dengan berteriak.

Ia menyebutkan di bidang penanganan hukum Jokowi mendapat nilai C, sedangkan ekonomi D, urusan pangan E, energi C dan hanya sektor ketahanan dan keamanan yang mendapatkan B.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa ditemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban. Saat menemui mahasiswa, Gudban menyatakan akan mengirim pernyataan sikap tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke DPR," ujarnya.


EKO WIDIANTO

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...asiswa-Push-Up