Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Melialla menyayangkan terbatasnya jumlah anggota Brigade Motor (BM) Ditlantas Polda Metro Jaya yang hanya 160 personil habis untuk melayani pejabat.

Menurut Adrianus, anggota BM harusnya berfungsi untuk melayani masyarakat, seperti berpatroli di jalan, berjaga di perempatan, hingga mengurai kemacetan, bukannya melayani para pejabat.

“160 anggota tersebut tidak bisa dipakai untuk melayani publik, tidak bisa untuk patroli dan lainnya. Seharusnya, mereka jaga di perempatan untuk mengurai kemacetan, untuk melayani masyarakat,” terang Adrianus kepada reporter Infonitas.com di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/3/2015).

Lebih jauh Adrianus menjelaskan, saat ini ada 170 pejabat yang meminta pengawalan melekat dari anggota BM, mulai dari wakil rakyat di parlemen hingga Wantimpres. Karena kekurangan, jumlah tersebut ditambah 10 personil dari Mabes Polri.

Adrinus menerangkan, pengawalan yang diminta oleh para pejabat sah-sah saja, namun,bukan yang sifatnya pengawalan melekat seperti halnya Preriden atau Wakil Presiden. Menurut Adrianus, melajani kepentingan pejabat, apalagi untuk perluan masyarakat sangta penting. Tidak jangan sampai seperti itu (melekat).

“Boleh melayani, tapi kalau sampai seperti itu (melekat), bagaimana. Ini sudah menjadi keluahan dari mereka (kepolisian), hanya saja mereka nggak berani ngomong. Anggota yang bertugas (mengawal) itu harus stand by dari pagi hingga si pejabat pulang dan tidak bisa kemana-mana. Padahal anggota yang melakukan pengawalan tersebut selama ini mengandalkan anggaran operasi dari Direktorat Lalu Lintas, tapi tidak bisa melayani masyarakat ,’ ungkap Adrianus.

Adrianus mengatakan, Kompolnas berharap para pejabat tidak menekan Polri untuk meminta pengawalan bermotor secara melekat.

Sumber: infonitas.com

hanya untuk yg berkepentingan saja