Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berseteru dengan mitranya DPRD karena membuka adanya 'dana siluman' dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015 dan diduga dimasukkan oleh anggota DPRD. Permainan anggaran ini disebut lazim terjadi di tubuh parlemen namun untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.

"Bahkan di parlemen, Banggar dan kementerian terjadi tawar menawar makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan 3. Meski demikian ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPDnya," kata anggota DPD, AM Fatwa dalam Bincang Senator di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakpus, Minggu (15/3/2015).

"Karena Ahok ingin membuat terobosan, ingin dikenang sebagai gubernur yang punya terobosan. Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini," sambungnya.

Menurutnya, tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok yang menyoroti dana siluman dalam APBD DKI akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya.

"Dia baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur tapi apa yang dia lakukan saat ini jadi barometer‎ untuk wilayah lainnya," ucapnya.

Ia meminta agar KPK menanggapi secara serius laporan Ahok. Namun, ia juga meminta tim angket DPRD untuk bekerja maksimal untuk membuktikan dugaan soal adanya manipulasi dalam APBD 2015 terbukti.

"Harus menemukan yang dituduhkan," pungkas AM Fatwa.

http://news.detik.com/read/2015/03/1...?991104topnews

Berarti selama ini daerah lain hanya diam?

Daerah lain berani ngak nih telanjangin dan umumin APBD ke publik biar semua orang bisa lihat?

Surabaya? Semarang? Jogja? Bandung? Makasar? Medan? Kota-kota besar lainya ayo ngacung...