JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menampung seluruh aspirasi, baik yang pro maupun kontra terkait rencana pendanaan partai politik oleh negara sebesar Rp1 triliun.

Namun yang pasti, dia menegaskan seluruh partai yang nantinya mendapat suntikan dana, harus bersih dari korupsi. "Kalau korupsi, ya bisa dibubarkan partai itu," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Sampai saat ini, kata Tjahjo, pendanaan parpol baru sebatas wacana yang tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat.

"Siap enggak kalau partai terindikasi korupsi di potong tidak ikut pemilu kan semua persyaratan harus clear, seperti Jerman dan Australia didanai dan transparan," terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, mantan Sekjen PDIP itu akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait pendanaan parpol.

Namun, mengenai besaran angka Rp1 triliun, itu bukanlah nominal yang pasti, dan nantinya besaran itu akan dibagi pada seluruh partai peserta pemilu.

"Kita sudah ketemu dengan Menteri Keuangan, beliau sepakat. Tapi soal jumlah, lihat anggaran dulu. Kan masih menunggu hasil Pemilu 2019. Menunggu pemilu serentak dulu," tandasnya.

sumber

partai-partai mana aja nih yg duluan dibubarkan