Merdeka.com - Kemarin, Rabu (11/3), nilai tukar Rupiah menembus Rp 13.200 per USD. Hari ini, Kamis (12/3) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Rupiah berada di kisaran Rp 13.176.
Kondisi ini tidak membuat pemerintah panik. Presiden Joko Widodo menanggapi santai kondisi ini. Dia mengatakan, pelemahan Rupiah meski terburuk sejak Krisis 1998, tapi tidak serta merta kondisinya sama seperti saat Indonesia dihantam krisis 17 tahun lalu.
Ditambah lagi sikap tenang Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. "Gubernur BI saja tenang-tenang, saya juga tenang-tenang," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (12/3).
Tidak dipungkiri, tidak hanya Rupiah yang terpuruk atas dolar AS. Hampir semua mata uang di dunia mengalami pelemahan.
Jokowi mempercayakan wewenang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah pada bank sentral. Pemerintah tidak akan meminta Bank Indonesia melakukan intervensi untuk meredakan gejolak di pasar uang. "Kalau intervensi tanyakan kepada Gubernur BI," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat didominasi karena pengaruh global. Padahal, kata dia, pemerintah telah melakukan kelonggaran moneter terhadap ekonomi Indonesia terutama penurunan suku bunga bank.
"Sekarang kan kita sudah termasuk yang longgar, bunga sudah diturunin, macam-macam. Ini kan efek dari luar yang paling banyak, dalam negeri juga tentu ada efeknya terhadap ekspor menurun, nilainya atau harga turun. Tapi juga lebih banyak dari luar karena menguatnya Dolar, karena Euro juga melemah," ujar dia yang ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut dia, terlalu bahaya apabila kelonggaran moneter terus dilakukan. Dengan begitu, JK menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan kondisi mata uang Rupiah saat ini.
"Ya kalau dilonggarin (ekonomi) nanti terus inflasi lagi, lebih bahaya lagi. Kita tidak akan lakukan spending seperti Eropa, kita tidak usah ikut, beda mereka malah krisis, itu hanya untuk Yunani," kata dia.
