REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA-- Pemerintah akan mengenakan biaya pajak lebih atau progresif untuk tanah atau lahan kosong yang berada di lokasi strategis di Jakarta.


Ferry menjelaskan, Kementerian ATR akan mengusulkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk diterapkan dalam pemungutan pajak bumi. Menteri yang berasal dari Partai Nasdem tersebut berpendapat, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di wilayah strategis diberlakukan karena pemilik tanah dianggap menyia-nyiakan lahan tersebut.


Ferry menilai, apabila lahan kosong tersebut dimanfaatkan dengan pembangunan kantor atau gedung lainnya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mengenai jumlah kelipatan pajak, Ferry mengatakan Kementerian ATR masih memperhitungkan angka yang cocok.

"Ya nanti kita hitung, tapi yang pasti lebih dari dua kali lipat. Supaya orang jangan menyia-nyiakan lahan yang ada di tempat strategis," kata Ferry.

Namun demikian, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di tempat strategis baru bisa dilakukan pada tahun anggaran baru yakni 2016 mendatang. Ferry mengatakan, perencanaan penerapan pajak berlebih ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja namun juga diterapkan di daerah. "Termasuk juga nanti perkebunan di wilayah-wilayah produktif akan kena pajak progresif," kata dia.



Lahan kosong posisi strategis di Jakarta, mungkin lahan ini masih bermasalah/sengketa... kalo "clear" sih pasti dah dibangun/dijual sama pemiliknya ...