Pemprov DKI Jakarta harus segera memikirkan dan membangun apartemen untuk karyawan yang ada di Jakarta yang sebagian besar saat ini masih sebagai kaum komuter. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memang telah berupaya membangun rumah susun sewa.

Namun demikian, kata dia, masih terbatas untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan informal, sedangkan permintaan yang banyak justru muncul dari para pekerja kantoran yang saat ini bolak balik Jakarta.

“Bayangkan dengan gaji karyawan Rp7,5juta per bulan hanya sanggup mencicil hunian seharga Rp350 juta-an belum lagi masalah besaran uang muka. Saat ini sangat terbatas pasokan apartemen/rumah susun dengan harga tersebut. Memang pengembang swasta sempat ikut serta dalam program 1.000 menara rusunami yang merupakan program pemerintah pada tahun 2007, namun dalam perjalanannya, harga apartemen yang ada tidak dapat dikendalikan dan terus naik meninggalkan daya beli,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Menurut Ali, hal ini tidak lain karena semua program tersebut diserahkan kepada swasta dan tidak dapat dikendalikan harganya. Pemerintah harus siap untuk membangun public apartment sehingga harga bisa dikendalikan.

Ali memberi contoh, beberapa proyek apartemen seperti Sudirman Park, Kalibata City, Mediteranian Tanjung Duren, Green Pramuka, dan lain-lain yang seharusnya bisa menyerap pasar ini menjadi salah sasaran karena harganya naik terus sesuai dengan mekanisme pasar hukum ekonomi dan menjadi salah sasaran.

“Namun perlu diakui bahwa semakin lama konsumen pekerja kantoran di Jakarta tidak bisa dipaksa untuk membeli rumah susun dengan daya beli yang semakin tergerus, karenanya alternatif rumah susun sewa bisa dijadikan pemahaman baru mengenai mind set tinggal di kota besar,” tegasnya.

SUMUR