JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta menyatakan bahwa dukungan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diberikan tanpa syarat. Perubahan arah politik Golkar itu diambil karena doktrin Golkar adalah harus mendukung pemerintahan yang berkuasa.

"Kami dukung pemerintah dengan ikhlas dan tulus sesuai dengan doktrin utama Golkar, menjadi mitra yang kritis, kami bisa juga koreksi pemerintah," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, di Widya Chandra, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agus Gumiwang mengungkapkan hal yang sama. Ia menegaskan, Golkar tidak akan meminta syarat apapun saat memberikan dukungan pada pemerintah.

Menurut Agus, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Golkar tak akan meminta apapun dari pemerintah setelah menarik diri dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mengalihkan dukungan pada pemerintah.

"Soal kementerian itu prerogatif Presiden. Tapi sebagai partai yang berpengalaman di pemerintahan, kita harus siap walau kita tidak mengajukan syarat apapun saat mendukung pemerintah," ujar Agus.

Kubu Aburizal Bakrie masih melawan keputusan pemerintah. Mereka mengajukan gugatan putusan Menkumham ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen. (Baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Laporkan Menkumham ke Polisi)

Aburizal sebagai Ketua Presidium KMP enggan soal langkah Agung yang membawa Golkar keluar dari KMP. Namun, kata dia, KMP harus tetap berjalan. (baca: Aburizal: Koalisi Merah Putih Jalan Terus)