JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus mendapat tekanan terkait berbagai kebijakannya. Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan, tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya. Namun, sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang Rp 1 triliun pun.

"Alhamdulillah, uang Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya," ujar Susi di Kantor Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Dia lebih lanjut mengatakan, tekanan dari luar dan dalam negeri itu bermacam-macam. Namun, dia menyoroti tekanan berupa surat yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, tekanan tersebut dibuat agar dia mau memperlonggar kebijakannya.

Bagi Susi, apa yang dilakukannya saat ini semata-mata untuk keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia pada masa mendatang.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu pun tak menutup mata dan mengakui bahwa berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di masyarakat. "Saya minta kedaulatan tidak bisa ditawar. Kita tidak anti-asing, kita tidak anti-investor luar negeri, kita perlu investor yang menetap dan membangun Indonesia, bukan yang hanya mengambil sumber daya alam," kata dia.

Susi juga membeberkan beberapa fakta yang saling berlawanan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pertama, fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan panjang pantai kedua terbesar di dunia, tetapi fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan nilai ekspor perikanan peringkat ke-5 di ASEAN serta negara dengan 70 persen pakan ikan budidaya diperoleh secara impor.

Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground). Ironisnya, terdapat fakta bahwa Indonesia tidak mendapat tempat terbaik dalam bisnis tuna dunia.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Prinsip.Saya.

susi top...... inilah hasil kerja kabinet jokowi