Rabu, 11/03/2015 10:40 WIB
Dana Partai Rp 1 Triliun
Pendukung Prabowo dan Jokowi Kompak Dukung Partai Dapat Subsidi Rp 1 Triliun
Herianto Batubara,Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2

Jakarta - Wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa nantinya partai politik akan mendapat bantuan dari Negara sebesar Rp 1 triliun per tahun mendapat sambutan positif dari politisi. Baik pendukung Prabowo Subianto di Koalisi Merah Putih maupun pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat mendukung rencana tersebut.

Tjahjo yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, salah satu alasan perlunya partai disubsidi Rp 1 triliun adalah untuk mencegah politisi korup. Selama ini menurut dia bantuan pemerintah kepada partai politik tak lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun.

Dana sebesar itu menurut dia belum bisa memenuhi biaya operasional partai dari pusat sampai daerah selama 1 tahun. "Saya pernah jadi sekjen partai, itu cuma sampai Rp 2 miliar. Padahal itu untuk menghidupi seluruh daerah yang besar. Maka (jumlahnya) ditingkatkan seharusnya," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mendukung rencana tersebut. Menurut dia jika politik dibebaskan kepada pasar, maka pemerintahan akan dikuasai oleh politisi yang punya uang.

"Jadi bukan demokrasi lagi, demokrasinya berarti berkuasanya orang yang punya uang, bukan berkuasanya rakyat," kata Prabowo di kediamannya, Selasa kemarin.

Prabowo tak khawatir jika nantinya dengan subsidi Rp 1 triliun itu nanti akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi Indonesia, kata dia, memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"Negara Indonesia ini kaya. Negara Indonesia sangat kaya. Tinggal bagaimana kita kelola kekayaan itu. Masalahnya kan baru sekarang saya kira, pemerintah sekarang menyadari betapa banyak kebocoran," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Ancol Agung Laksono juga mendukung rencana pemerintah membiayai partai politik. Namun besaran subsidinya yang menurut dia harus dikaji lagi. Dengan subsidi dari negara tersebut, kata Agung, nantinya partai tidak akan bergantung dengan pemimpin kaya.

"Dengan dasar terbuka ada akuntabilitas dan untuk memajukan demokrasi, jadi saya dukung gagasan itu. Hanya untuk soal angka saya tidak bisa langsung menyetujuinya," kata Agung di Kantor DPP di Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (10/3/2015).

Sekretarus Kabinet Andi Widjajanto mengaku sudah mendengar usulan Mendagri Tjahjo tersebut. Namun menurut dia usulan tersebut belum dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet.

"Belum dibicarakan dalam rapat kabinet. Masih wacana yang digulirkan tapi belum dibicarakan di rapat kabinet," ujar Andi di Sabang, Rabu (11/3/2015).