Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait rencana pemberian dana sebesar Rp 1 triliun bagi setiap partai politik. Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu meminta, bantuan dana dari pemerintah bagi partai politik dihitung secara proporsional dan cermat.

Menurut dia tidak mungkin dana Rp 1 triliun itu diberikan secara merata pada seluruh partai peserta pemilu tanpa ada proses penghitungan yang cermat.

"‎Harus dihitung berdasarkan jumlah kursi dan pemilih jadi bukan rata-rata saja. Kalau rata semua orang mau bikin partai saja nanti, hehehe," kata Jusuf Kalla di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).

Pemberian dana bagi partai politik diatur dalam Undang-undang nomor 2 thun 2011 tentang partai politik. Menurut undang-undang tersebut sumber dana partai salah satunya berasal dari iuran anggota, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Pasal 34 ayat 3 UU nomor 2 tahun 2011 diatur bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional. Besarnya bantuan ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara partai dan kursi di DPR.

Pada periode 2005-2010 menurut Jusuf Kalla, Partai Golkar mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 2 miliar. Sementara partai lain yang perolehan suara dan kursinya lebih sedikit dari Golkar jumlah bantuannya juga tak sampai Rp 2 miliar.

"‎Dulu Golkar terima uang Rp 2 miliar. Kecil kan? Itu dulu APBN," kata politisi yang akrab disapa JK itu.


http://news.detik.com/read/2015/03/10/131131/2854432/10/jk-sebut-kalau-semua-dapat-dana-rp-1-triliun-banyak-orang-bikin-partai?n991102605

jadi inget kata2 JK : bisa hancur negara ini..... bisa rusaaakkk ....

============================================================================

Kata Tjahjo Dana Rp 2 Miliar Per Tahun untuk Partai Politik Masih Kurang





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana Rp 2 miliar pertahun yang diterima Partai Politik dianggap masih kurang, kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Sekjen nonaktif Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo. Padahal partai membutuhkan dana yang besar untuk operasional.

"Padahal (dana) itu untuk menghidupi seluruh daerah yang besar, maka ditingkatkan seharusnya," kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).

Kata dia masalah anggaran itu, berpotensi memicu terjadinya tindak korupsi. Oleh karena itu menurutnya negara seharusnya memberi uang lebih untuk Parpol hingga Rp 1 triliun, agar mampu mendanai segala macam operasionalnya.

Pihaknya sudah mempelajari gagasan tersebut, dan diketahui sistem serupa sudah diterapkan di Australia dan di Jerman. Terbukti sistem serupa dapat berjalan efektif, dan seharusnya juga bisa diterapkan di Indonesia.

Tjahjo mengingatkan sanksi yang diberikan terhadap Parpol haruslah sangat tegas, bahkan kalau perlu suatu partai bisa dilarang mengikuti pemilihan umum (pemilu) hingga dibubarkan bila terbukti menyelewengkan bantuan dari pemerintah.

"Kalau tidak (diberi sanksi) bagaimana ? Apakah seandainya diberi Rp 1000 triliun apakah menjamin tidak akan korupsi ? Belum tentu juga," ujarnya.

Namun demikian ia menyadari kondisi keuangan negara belum begitu mumpuni saat ini. Menurutnya jika keuangan negara sudah membaik, terutama terkait anggaran kesejahterahan rakyat, gagasan tersebut bisa diwujudkan.

"Nanti kalau memang anggaran untuk kesejahteraan rakyat sudah cukup, anggaran pembangunan sudah cukup, baru dianggarkan," katanya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/10/kata-tjahjo-dana-rp-2-miliar-per-tahun-untuk-partai-politik-masih-kurang

============================================================================

Pengamat: Duit Rakyat Buat Pesta Pora Para Elite




INILAHCOM, Jakarta - Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menaikkan bantuan keuangan untuk 10 partai politik peraih kursi di DPR dari Rp13,7 miliar menjadi Rp1 triliun setiap tahun, terus menuai kritik.

Pengamat politik IndoStrategi Andar Nubowo, misalnya, menilai wacana Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan meningkatkan bantuan tersebut membuktikan bahwa pendanaan parpol bermasalah.

Sebab, kata Andar, parpol seharusnya beroperasi dari dana sumbangan atau iuran kader partai politik. "Tapi kan enggak jalan. Makanya, APBN parpol itu bisa disebut sebagai upaya jalan pintas. Alih-alih mandiri, tetapi justru mengambil alih dana publik untuk kepentingan partai," tandas Andar kepada INILAHCOM, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, bisa jadi dengan anggaran dari negara untuk parpol yang tujuannya agar transparansi dan menghilangkan korupsi, malah akan sia-sia. Karena sistem dan kultur parpol kita tidak berubah.

"Dengan begitu kasihan rakyat, lagi-lagi duitnya dijadikan pesta pora oleh elite. Karena itu, perlu revitalisasi sumbangan atau iuran kader partai politik. Ini klise sih, tapi seharusnya seperti itu," tuturnya.

Saat dikonfirmasi hal itu, kemarin, Tjahjo menjelaskan besaran bantuan yang akan dinaikkan menjadi Rp1 triliun belum pasti. "Angka itu masih perlu dibicarakan lagi. Namun, yang penting, besaran bantuan yang diberikan saat ini perlu dievaluasi," kata dia.

Menurut politikus PDIP ini, jika bantuan keuangan lebih besar tersebut jadi direalisasikan, harus diikuti mekanisme pengawasan yang ketat dan parpol juga harus transparan. Harus juga diatur mekanisme sanksi yang keras agar menutup kemungkinan partai menyelewengkan bantuan.

"Kalau menyelewengkan anggaran, partai harus siap diberikan sanksi keras berupa pembubaran partai," kata Mendagri.

Dia menambahkan, penambahan dana bantuan parpol diusulkan karena saat ini jumlahnya dinilai tidak mencukupi kebutuhan parpol. Padahal, partai politik memegang peranan penting meningkatkan kualitas demokrasi. Selain berperan besar merekrut calon pemimpin nasional ataupun daerah serta berperan memberikan pendidikan politik.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah akan memberikan bantuan kepada 10 parpol peraih kursi di DPR sebesar Rp13, 7 miliar setiap tahunnya. Bantuan dana parpol ini masuk dalam APBN 2015.

Namun Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan meningkatkan bantuan dana parpol tersebut menjadi Rp1 triliun. Alasannya, untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah korupsi. [yha]

http://nasional.inilah..com/read/detail/2185469/pengamat-duit-rakyat-buat-pesta-pora-para-elite