TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi menyamaratakan pendapatan keuangan partai politik yang selama ini belum transparan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan gagasan pembiayaan partai politik peserta pemilu bisa berasal dari negara atau dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dengan berbagai pengalaman politik uang dalam pilkada, pileg, dan pilpres, dana kampanye memang sulit dijauhkan dari indikasi politik uang," kata Tjahjo dalam Diskusi Bincang Senayan 2015 di Senayan City, Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Terkait pilkada serentak yang rencananya bakal digelar pada Desember 2015, Tjahjo mengatakan, seorang calon kepala daerah sudah pasti tak akan tiba-tiba muncul sebagai sosok yang dikenal publik.
"Seorang calon misalnya Isran Noor tidak mungkin langsung muncul, dia pasti warga asli, tokoh di situ. Saya kira dengan (dibiayai negara) bisa menekan anggaran, termasuk transparansi keuangan," katanya.
"Saya pribadi ingin parpol dibiayai (pemerintah). Misalnya satu parpol Rp 1 triliun, kalau 10 parpol Rp 10 triliun, di situ masyarakat bisa lihat, BPK yang mengaudit," tambahnya.
Menurutnya, gagasan pribadinya ini memang tak bisa langsung diterapkan. Namun menurutnya penting untuk dikaji, karena bisa saja merupakan suatu terobosan yang bagus demi mengurangi angka korupsi yang marak terjadi, karena kasus-kasus korupsi yang terjadi ini melibatkan unsur partai politik atau elite-elite parpol.
"Selain itu KPU dan Bawaslu harus juga didorong, kita kuatkan. Sekarang ada anggota DPR yang (saat Pileg) habisnya Rp 43 miliar, sementara ada yang di bawah Rp 20 juta. Saya kira ini nggak sehat," kata Tjahjo.
