Senin, 09/03/2015 01:40 WIB
Sutrisno Bachir Setuju Wacana Parpol Didanai APBN Rp 1 T Tiap Tahun
Idham Khalid - detikNews
Halaman 1 dari 2



Jakarta -Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir menyambut positif wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa partai politik bisa dibiayai oleh negara melalui APBN sebesar Rp 1 Triliun per parpol untuk setiap tahun. Mendagri beralasan bahwa langkah itu dapat menekan potensi korupsi di tanah air.

"Saya kira itu ide yang perlu, bisa dikembangkan untuk dibahas oleh masyarakat," kata Sutrisno saat dimintai tanggapannya.

"Memang kita banyak belajar dari negara-negara lain yang menggunakan cara seperti itu, dan salah satu alasannya saya kira supaya partai-partai ini tidak korup, tidak korupsi, sehingga memang sudah ada dananya dari negara," sambungnya.

Sutrisno Bachir menyampaikan ini usai pertemuan sekitar 30 loyalis Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan yang digelar di Resto Sari Kuring, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2015) malam. Zulkilfi sempat datang sebentar, namun Ketua MPR RI itu tak sempat bertemu dengan Sutrisno.

Sutrisno mengatakan Indonesia perlu membahas kelebihan dan kekurangan terkait parpol dibiayai oleh negara tersebut. Lalu apakah Sutrisno setuju dengan wacana itu?

"Saya katakan itu ide yang bagus, dan sudah ada di negara lain, maka kita bahas plus minusnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Selama ini partai politik hidup dari iuran tiap anggotanya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa politisi rentan terkena kasus korupsi. Untuk menekan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan kelak partai politik bisa dibiayai negara melalui APBN

"‎Dengan pengalaman Pilkada selama ini memang transparansi memang sulit dilakukan. Saya kira kalau keuangan baik, parpol bisa dibiayai (APBN). Sekarang hanya ada 10 parpol. 1 partai per tahun Rp 1 triliun," kata Tjahjo dalam Diskusi Bincang Senayan 2015 di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).

Ia mengatakan‎ wacana itu sedang ia pikirkan. Alasannya untuk menekan angka korupsi yang selama ini disematkan pada kepala daerah atau politisi karena harus menghidupi partainya.

"‎Anggaran parpol untuk sehari-hari, kaderisasi dan sebagainya akan dibiayai negara. Jadi bisa menekan angka korupsi. Nanti ada BPK yang diaudit," sambungnya.

Senin, 09 Maret 2015 | 14:04 Email
Misbakhun Dukung Usulan Mendagri Soal Pembiayaan Parpol


Misbakhun (sumber: Antara)
Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar negara menanggung pembiayaan partai politik dengan anggaran sebesar Rp1 triliun per tahun. Usulan itu diapresiasi oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun, yang menganggapnya sebagai terobosan yang bagus.

"Bagi saya itu baik karena akan memecahkan mata rantai bagaimana biaya parpol selama ini. Terobosan yang bagus untuk menyelesaikan polemik biaya parpol," kata Misbakhun, Senin (9/3).

Menurut dia, dengan mekanisme itu, maka parpol akan dipaksa untuk mengikuti mekanisme penganggaran negara yang ketat. Selain itu, parpol juga akan wajib mengikuti aturan transparansi dan audit keuangan negara yang ketat serta memiliki konsekuensi hukum.

Misbakhun melanjutkan bahwa sebaiknya Mendagri Tjahjo Kumolo segera menyusun dan mengusulkan dasar hukum lebih kuat serta mendetail terkait rencana itu. Dia meyakini aturan yang baik akan disambut respons positif dari Parlemen.

Secara khusus, Misbakhun mengusulkan agar rancangan aturan itu menguatkan kewajiban transparansi dana serta proses audit dana negara yang digunakan parpol. Menurut dia, parpol harus dituntut transparan, di mana setiap dugaan pelanggaran harus disertai sanksi yang tegas.

"Menurut saya, asal itu memadai dari sisi aturan dan dasar hukumnya, maka itu adalah ide dan terobosan untuk mencari jalan keluar," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik hingga Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/PCN