Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat dan perusahaan pemenang lelang menandatangani kontrak pengadaan barang tahun 2014, Kamis (20/11), di kantor Sudin Dikmen, gedung B kantor wali kota.

Nilai kontrak yang ditandatangani mencapai Rp 151 miliar, untuk pengadaan Power Bank (alat penyimpan energi) atau Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 120 ribu watt. Barang tersebut untuk 25 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta Barat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Dikmen Jakbar, Alex Usman, selaku Kasi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakarta Barat, mengatakan pengadaan 25 alat yang akan dipasang satu unit di masing masing sekolah itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Perubahan (ABDP) 2014 sebesar Rp 151 miliar yang baru saja cair pada 10 November 2014.

Ia optimistis waktu sekitar 20 hari dari batas penyelesaian pekerjaan yang jatuh pada 15 Desembermendatang akan terpenuhi. Alex menilai pemasangan UPS tidak akan mengalami kendala karena pemasangannya relatif mudah. Namun jika tidak selesai hingga batas waktunya, selain pihaknya tidak akan membayar, sama saja menyia nyiakan sejumlah pengadaan tekhnologi yang sebelumnya sudah diadakan.

“Ini kan hanya tinggal meletakan saja. Barangnya sudah jadi, tinggal dipasang saja oleh para rekanan. Tentunya pasti akan ada uji tes barang tersebut sebelum kami bayar. Apabila tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani rekanan, kami tidak akan membayar,” tandas Alex.

Lebih lanjut dijelaskan, penerapan teknologi canggih di sekolah seperti perlengkapan praktek laboratorium dan komputer, In Focus, Air Conditioner (AC) dan lainnya di setiap kelas gedung sekolah saat ini membutuhkan daya listrik sekitar 200 ribu watt. Sementara listrik yang tersedia sekitar 100 ribu watt. Akibatnya, banyak fasilitas penunjang yang sudah diadakan tidak terpakai. Untuk itu dibutuhkan UPS yang juga berfungsi saat listrik dari PLN padam. “UPS ini sama saja dengan Power Bank, jadi listrik dari PLN yang ada sekarang akan ditambah dengan daya listrik UPS. Dengan begitu selain listrik bertambah, alat-alat yang ada juga tidak cepat rusak,” jelas Alex.

Pengadaan UPS itu, sambungnya, merupakan pengadaan terakhir dari 109 kegiatan tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 570 miliar. Menurutnya, dari anggaran tersebut pihaknya mampu menyerap hingga 99 persen. Hanya dua kegiatan yang dinolkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, yakni pengadaan tenaga keamanan dan jasa sekolah. Dengan terserapnya hampir semua anggaran tersebut, ia berharap mutu pendidikan semakin baik. "Anggaran yang kami kembalikan sebesar Rp 77 miliar, sisanya sudah kami gunakan dan semua sedang tahap penyelesaian. Selain perbaikan gedung sekolah, anggaran tersebut juga untuk segala fasilitas mulai dari AC hingga teknologi komputer, laboratorium dan lainnya," katanya. (Aji)

http://barat.jakarta.go.id/v10/?page...Berita&id=1819

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa Alex Usman terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014. Menurut salah satu penyidik, Alex diperiksa selaku pejabat pembuat komitmen dalam lelang pengadaan UPS di Jakarta Barat.

“Dia sebagai orang yang bertanggung jawab, karena saat itu dia sebagai PPK di wilayah Jakarta Barat. Jadi, kami periksa untuk dimintai keterangannya,” kata penyidik yang enggan disebutkan namanya kepada Tempo, Rabu, 4 Maret 2015.

Kepala Subdirektorat Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ajun Komisaris Besar Adji Indra membenarkan pemeriksaan terhadap Alex. Menurut dia, masih banyak saksi yang akan diperiksa terkait sengan pengadaan UPS tersebut. “Karena kami ingin mengetahui bagaimana proses pengadaannya,” ucap Adji.

Tidak hanya itu, tutur Adji, penyidik juga masih memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan UPS. “Jadi, masih kami dalami, karena yang sedang kami selidiki perbuatan melawan hukumnya,” katanya.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit pada 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok juga menduga ada dana siluman dalam RAPBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lain, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada RAPBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...-dan-APBD-2014