- Beranda
- Berita dan Politik
Cerita Ahok "Ngerjain" Wali Kota Jakbar untuk Pancing Emosi DPRD
...
TS
anggauyy
Cerita Ahok "Ngerjain" Wali Kota Jakbar untuk Pancing Emosi DPRD
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sengaja ngerjain Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk memancing kepanikan dan emosi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Hal ini terkait usulan pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di RAPBD versi DPRD DKI. Di anggaran itu, terdapat usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar tiap unitnya di kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
"Cerita awal, saya iseng saja, saya bilang, 'Siapa di antara kalian yang merasa di-input di APBD?' Terus Haji Lulung (Abraham Lunggana) marah-marah, dan dia bilang, 'Kamu ngapain kumpulin lurah dan camat untuk dipaksa coret anggaran'," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (5/3/2015).
Menjawab tudingan Lulung, Basuki langsung menunjuk Anas Effendi. Saat Basuki memintanya berdiri, Anas tidak berdiri. Setelah digertak oleh Basuki, baru Anas mau berdiri.
"Nah karena itu saya iseng tunjuk ke Wali Kota Jakarta Barat. Saya bilang, 'Eh Pak Wali Kota, kamu kenapa anggarkan UPS Rp 4,2 miliar di kelurahan. Kamu jawab sekarang pengadaan UPS itu hasil kamu bahas dengan DPRD atau bagaimana?' Kan kelihatan dia ketakutan, karena kalau terlibat pasti bakal dipecat," kata Basuki.
Saat Anas berdiri, para anggota Dewan langsung menyela perkataan Basuki. Tak hanya 1-2 anggota yang menyalahkan sikap Basuki menunjuk Anas tersebut, tetapi hampir semua anggota Dewan bersuara.
"Anggota DPRD panik dan marah-marah, mungkin karena mereka yang usulkan anggaran 'siluman' itu. Mereka tidak mau kan kalau SKPD buka suara (tentang pengadaan UPS)," kata Basuki.
Kendati demikian, lanjut dia, Anas sudah menuliskan pernyataan sikap dan membantah pengadaan UPS di kelurahan merupakan usulannya. Di dalam surat pernyataan itu, Anas pun sudah bersedia dipecat jika terbukti salah.
"Wali Kota bilang, 'Gila apa saya menganggarkan UPS sampai Rp 4,5 miliar. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk rehab kelurahan'. Pernyataan Wali Kota seperti ini yang tidak diinginkan anggota Dewan saat saya meminta Wali Kota untuk berdiri," ujar Basuki.
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/
Hal ini terkait usulan pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di RAPBD versi DPRD DKI. Di anggaran itu, terdapat usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar tiap unitnya di kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
"Cerita awal, saya iseng saja, saya bilang, 'Siapa di antara kalian yang merasa di-input di APBD?' Terus Haji Lulung (Abraham Lunggana) marah-marah, dan dia bilang, 'Kamu ngapain kumpulin lurah dan camat untuk dipaksa coret anggaran'," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (5/3/2015).
Menjawab tudingan Lulung, Basuki langsung menunjuk Anas Effendi. Saat Basuki memintanya berdiri, Anas tidak berdiri. Setelah digertak oleh Basuki, baru Anas mau berdiri.
"Nah karena itu saya iseng tunjuk ke Wali Kota Jakarta Barat. Saya bilang, 'Eh Pak Wali Kota, kamu kenapa anggarkan UPS Rp 4,2 miliar di kelurahan. Kamu jawab sekarang pengadaan UPS itu hasil kamu bahas dengan DPRD atau bagaimana?' Kan kelihatan dia ketakutan, karena kalau terlibat pasti bakal dipecat," kata Basuki.
Saat Anas berdiri, para anggota Dewan langsung menyela perkataan Basuki. Tak hanya 1-2 anggota yang menyalahkan sikap Basuki menunjuk Anas tersebut, tetapi hampir semua anggota Dewan bersuara.
"Anggota DPRD panik dan marah-marah, mungkin karena mereka yang usulkan anggaran 'siluman' itu. Mereka tidak mau kan kalau SKPD buka suara (tentang pengadaan UPS)," kata Basuki.
Kendati demikian, lanjut dia, Anas sudah menuliskan pernyataan sikap dan membantah pengadaan UPS di kelurahan merupakan usulannya. Di dalam surat pernyataan itu, Anas pun sudah bersedia dipecat jika terbukti salah.
"Wali Kota bilang, 'Gila apa saya menganggarkan UPS sampai Rp 4,5 miliar. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk rehab kelurahan'. Pernyataan Wali Kota seperti ini yang tidak diinginkan anggota Dewan saat saya meminta Wali Kota untuk berdiri," ujar Basuki.
Spoiler for Dari kiri ke kanan: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat melakukan pertemuan perihal APBD 2015, di kantor Kemendagr:
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/
0
1.4K
3
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671KThread•40.9KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru