- Beranda
- Berita dan Politik
INI Kata Bu RISMA Soal E-Budgeting dan 'Dana Siluman' DKI
...
TS
antikirik
INI Kata Bu RISMA Soal E-Budgeting dan 'Dana Siluman' DKI
DPRD dan Pemprov DKI berseteru soal 'dana siluman' di APBD. Mereka menggunakan e-budgeting yang dikenal lebih transparan, sama sebagaimana dilakukan Pemkot Surabaya. Apa respons Wali Kota Tri Rismaharini?
Risma mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.
"Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya," jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).
Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. "Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya," tutup Risma.
Dana siluman Rp 12,1 triliun di DKI dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke KPK. Kemendagri turun tangan. Hari ini, mereka melakukan mediasi Ahok dan DPRD. Upaya ini gagal. Keputusan diserahkan ke Ahok dan DPRD DKI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
(detik)
Kemendagri telah mencatat jalannya mediasi (klarifikasi) antara Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi
1. Proses Rekomendasi dari kemendagri hasilnya di sampaikan ke kedua belah pihak tgl 13 maret ( Tumenggung -metro tv)
3. Apabila rekomendasi kemendagri tidak di sepakati oleh dua belah pihak maka di berikan waktu 7 hari untuk penyelesaiannya. (wawancara Temenggung di metro)
--------------------------
Seperti kita ketahui bersama Sistim E-budgeting berguna Untuk pencegahan Korupsi yang masif agar Program usulan, Pelaksanaan dan penggunaan dana anggaranya terkontrol dengan baik. langkah ini telah di terapkan di Pemda surabaya sejak 2011 bray. Nah Sekarang System E budgeting Akan di terapkan di DKI. Namun saat penerapanya ternyata terjadi mall Process - lebih buruknya mal Praktek seperti yang kita Lihat sekarang.
Seperti kata Bu Risma di atas, Ada kesalahan teknis dan mekanisme Di DKI. Dan dimanakah kesalahan itu? Kalau di telisih lebih lanjut, Selanjutnya Ebudgeting DKI di bandingkan dengan Prosedur e-budgeting di surabaya maka akan ketemu dimana kesalahan teknisnya
Seharusnya ini jadi momen baik bagi Pemprov maupun DPRD untuk Bersepakat, membahas dan menyelesaikan mekanisme dan teknis dari E budgeting. Sesuai denga Fungsi anggaran DPRD dan Hak menyusun anggaran oleh pemprov. Bukanya malah keluar dari rel dengan berbagai manuver saling menghujat, saling menjebak dan saling cela dengan bacotan Tongol ehh.. konyol bray
Di Seul, Citizen bahkan bisa mengusulkan program langsung secara online dengan prosedur tertentu Bray.
Sedangkan di DKI baru masalah teknis begini saja sudah Ribut dan berisik sekali
Risma mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.
"Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya," jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).
Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. "Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya," tutup Risma.
Dana siluman Rp 12,1 triliun di DKI dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke KPK. Kemendagri turun tangan. Hari ini, mereka melakukan mediasi Ahok dan DPRD. Upaya ini gagal. Keputusan diserahkan ke Ahok dan DPRD DKI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
(detik)
Spoiler for e budgeting surabaya:
Spoiler for awal mula e budgeting DKI:
Kemendagri telah mencatat jalannya mediasi (klarifikasi) antara Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi
1. Proses Rekomendasi dari kemendagri hasilnya di sampaikan ke kedua belah pihak tgl 13 maret ( Tumenggung -metro tv)
3. Apabila rekomendasi kemendagri tidak di sepakati oleh dua belah pihak maka di berikan waktu 7 hari untuk penyelesaiannya. (wawancara Temenggung di metro)
--------------------------
Seperti kita ketahui bersama Sistim E-budgeting berguna Untuk pencegahan Korupsi yang masif agar Program usulan, Pelaksanaan dan penggunaan dana anggaranya terkontrol dengan baik. langkah ini telah di terapkan di Pemda surabaya sejak 2011 bray. Nah Sekarang System E budgeting Akan di terapkan di DKI. Namun saat penerapanya ternyata terjadi mall Process - lebih buruknya mal Praktek seperti yang kita Lihat sekarang.
Seperti kata Bu Risma di atas, Ada kesalahan teknis dan mekanisme Di DKI. Dan dimanakah kesalahan itu? Kalau di telisih lebih lanjut, Selanjutnya Ebudgeting DKI di bandingkan dengan Prosedur e-budgeting di surabaya maka akan ketemu dimana kesalahan teknisnya
Seharusnya ini jadi momen baik bagi Pemprov maupun DPRD untuk Bersepakat, membahas dan menyelesaikan mekanisme dan teknis dari E budgeting. Sesuai denga Fungsi anggaran DPRD dan Hak menyusun anggaran oleh pemprov. Bukanya malah keluar dari rel dengan berbagai manuver saling menghujat, saling menjebak dan saling cela dengan bacotan Tongol ehh.. konyol bray
Spoiler for luar negri:
Di Seul, Citizen bahkan bisa mengusulkan program langsung secara online dengan prosedur tertentu Bray.
Sedangkan di DKI baru masalah teknis begini saja sudah Ribut dan berisik sekali
tien212700 memberi reputasi
1
18.4K
135
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya