RMOL. Penambahan kewenangan yang besar kepada Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan lewat Perpres Nomor 26/2015 dipandang sebagai ketakutan Presiden Jokowi kepada Wapres Jusuf Kalla.

Jokowi takut JK lebih mendominasi pemerintahnnya. Seperti yang pernah JK sandang disebut sebagai 'The Real President' waktu jadi wapres di masa Presiden SBY periode 2004-2009.

"Ini yang saya lihat. Jokowi tidak ingin ada matahari kembar di pemerintahannya," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Harmonis kepada redaksi, Jumat (6/3).

Makanya, lanjut Harmonis, Jokowi memperalat Luhut untuk menjauhkan dan 'meninggalkan' JK.

Sekjen Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini menambahkan, selain itu, penambahan wewenang ke Luhut tidak lain adalah sebagai balas jasa Jokowi.

"Semua orang tahu, Luhut sangat berkontribusi kepada Jokowi di pilpres lalu," tandas Harmonis yang juga ketua Prodi Ilmu Komunikasi Pascasarja UMJ ini.

Berdasarkan Perpres Nomor 26/2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Februari lalu, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini dinilai hampir mirip dengan Wapres Jusuf Kalla dalam melakukan pengawasan ke Kementerian.

JK sendiri mengaku tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai tugas baru untuk Luhut tersebut. Di mata JK, penambahan wewenang baru Luhut berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebih. Pasalnya, untuk tugas koordinasi sudah dipegang oleh dirinya. Kewenangan terlalu luas bagi Luhut justru malah bisa menimbulkan kesimpangsiuran. [rus]

http://politik.rmol.co/read/2015/03/06/194363/Jokowi-Tinggalkan-JK-karena-Takut-Ada-Matahari-Kembar-

========================================================================

Luhut Membuat JK Antara Ada dan Tiada

RMOL. Tugas Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dinilai hampir mirip dengan Wakil Presiden JK dalam melakukan pengawasan ke Kementerian.

Demikian disampaikan Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada redaksi, Kamis (5/3).

Berdasarkan Perpres Nomor 26/2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Februari lalu, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden.

Menurut Ipang sapaan akrabnya, penambahan wewenang Luhut tersebut, bisa menambah masalah baru.

"Ini membuat tugas wakil presiden sepertinya, antara ada dan tiada," ujar peneliti politik IndoStrategi ini.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengaku tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai tugas baru untuk Luhut. (Baca: JK Kurang Sreg Jokowi Tambah Wewenang Luhut Panjaitan). [rus]

http://politik.rmol.co/read/2015/03/05/194203/Luhut-Membuat-JK-Antara-Ada-dan-Tiada-