Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah jika dirinya merupakan penyebab deadlock upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta harini di Kemendagri.

"Orang saya cuma tanya ke Ahok, ini pembahasannya mau pakai undang-undang apa sewenang-wenang? ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Menurutnya, kekisruhan ini terjadi lantaran Ahok dinilai tidak menghormati rombongan DPRD DKI Jakarta dan pihak Kemendagri.

"Dia perintahin ke Wali Kota Jakarta Barat (Effendi Anas) untuk nggak mengakui bahwa pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah permintaan Eksekutif. Gila kali orang tua-tua gitu ditunjuk-tunjuk sama Ahok. Mereka (birokrat) lebih pintar ketimbang Pak Ahok dan saya," jelasnya.

Ia juga membantah bahwa ada perkataan yang tak pantas yang dilontarkan oleh rombongan dewan pada forum mediasi itu. Lulung mengatakan, dalam forum tersebut DPRD DKI Jakarta hanya menasehati mantan Bupati Belitung tersebut.

"Siapa ya yang ngomong? Sebelah sana mungkin. Kita bilang, eh Pak Ahok, nggak boleh bilang begitu, kita nasehatin saja,” elak Lulung.

Menariknya, saat dikonfirmasi mengenai pengajuan pengadaan UPS tersebut, kali ini Lulung mengakui bahwa itu merupakan pengadaan yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta.

“oh iya, bisa saja. Kan dewan (DPRD) memiliki Hak Budget. Iya memang dari dewan itu, gitu saja tegas,” lugas Lulung.

Politisi PPP ini mengatakan, pengadaan tersebut dilakukan setelah mendengar aspirasi dari masyarakat dan DPRD pun merasa alat tersebut memang dibutuhkan.

“Kita memang butuh UPS itu,” tutup Lulung.

Untuk diketahui, pengadaan UPS ini lah yang disebut-sebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai salah satu proyek pengadaan dalam 'anggaran siluman' Rp 12,1 triliun. Pengadaan UPS sendiri menghabiskan Rp 248 miliar dengan rata-rata Rp 5,8 miliar per unitnya.

Sumber: Infonitas.com

Berikut video kisruhnya:



Ayo siapa lagi yg mau membantah