Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong KPK agar fokus menangani kasus korupsi di bidang maritim, pangan hingga energi. Alasannya karena bidang-bidang tersebut menjadi fokus pemerintahan Jokowi.

Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengingatkan bahwa ada bidang-bidang lain yang juga harus menjadi fokus pemberantasan korupsi, salah satunya adalah korupsi di tubuh penegak hukum itu sendiri. Jokowi disarankan bisa lebih memahami tugas KPK yang telah diatur dalam undang-undang.

"Kan presiden bukan pimpinan KPK. Presiden nggak mengerti UU KPK," kata Abdullah di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2015).

Abdullah mengingatkan, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen tentu sudah mempunyai skala prioritas tersendiri, salah satunya adalah pemberantasan korupsi di tubuh penegak hukum. Tak elok jika presiden mengintervensi prioritas kerja KPK dengan meminta untuk fokus ke sektor tertentu.

"Kalau skala prioritas bisa saja, tapi tugas KPK itu lima menurut UU. Nah beri tahu Presiden anda, baca dong UU KPK," tegas Abdullah.

http://news.detik.com/read/2015/03/0...?991104topnews

sakarepmu wez jok,