Hadapi Ahok, DPRD Tunjuk Razman Arif Sebagai Kuasa Hukum

RMOL.Untuk menghadapi tuduhan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DPRD DKI Jakarta menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya, terkait kisruh APBD DKI 2015.

Menurut Razman mengatakan bila kasus APBD ini bukan kali pertama ia akan berhadapan dengan Ahok. Ia mengaku pernah berhadapan juga dengan mantan Bupati Belitung Timur itu terkait kasus penghinaan Ahok terhadap pengacara.

"Dan baru saja, pimpinan DPRD menandatangani surat kuasa untuk menunjuk saya sebagai penasehat hukum untuk melaporkan Ahok) ke KPK dan Bareskrim," kata Razman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Razman menjelaskan, seluruh anggota dewan siap menghadapi laporan Ahok di KPK pada Jumat (27/2) lalu. "Tuduhan Ahok terkait dana siluman dalam APBD 2014 dan 2015 akan diselesaikan diranah hukum," jelasnya.

sumber

Kuasa Hukum DPRD Akan Gugat Ahok

RMOL.Kuasa hukum DPRD DKI Jakarta, Razman Arif Nasution mengungkapkan, kliennya akan menggugat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kisruh dalam APDB DKI 2015.

Menurutnya, ada beberapa pelanggaran Ahok yang akan digugat oleh DPRD. Diantaranya, tuduhan keberadaan dana siluman sebesar Rp.12,1 triliun dalam APBD 2015.

"Padahal dana tersebut sudah melalui proses pembahasan dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada 27 Januari 2015 lalu," kata Razman di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (3/3).

Gugatan DPRD berikutnya, kata Razman, terkait keberadaan dana siluman yang ditudingkan Ahok ke anggota dewan. Razman pun berharap gugatan ini akan menelusuri kemunculan dana siluman yang dimaksud Ahok.

"Semua ini akan diproses selambat-lambatnya pada Senin mendatang," katanya.

Lebih jauh, Razman mengatakan, akan menuntut Ahok dengan tuduhan pemalsuan dokumen negara. "Sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 263, 264 dan 268, pasal 421 tentang penyalahgunaan wewenang, dan pasal 209 tentang penyuapan sebagaimana terangkum," imbuhnya.

sumber