Jakarta - Tensi di Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta meninggi lagi. Dugaan anggaran siluman mencuat kala ditemukan adanya penyisipan proyek pengadaan perangkat suplai daya listrik(uninterruptible power supply/UPS) pada APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang geram bukan kepalang. Penyusupan ini diketahui setelah sidang paripurna persetujuan APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pada 27 Januari lalu.

DPRD diduga Ahok memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

Buntutnya panjang. Ahok membeberkan pengadaan serupa yang hanya menghamburkan dana untuk hal yang tidak penting. Ternyata pengadaan UPS juga terjadi pada tahun 2014 dengan kisaran harga per perangkat mencapai Rp 5,8 miliar.

Tak mau lagi duit rakyat diselewengkan ke pengadaan yang mubazir, Ahok langsung melapor ke KPK pada Jumat (27/2). Membawa segepok bukti, Ahok juga melaporkan penyelewengan pembelian UPS pada APBD 2014 selain melaporkan munculnya dana siluman tahun 2015.

Dugaan penyimpangan pengadaan UPS pada APBD 2014 memang terlihat jelas. Contoh nyatanya, sejumlah penyedia barang/jasa yang jadi pemenang lelang patut dipertanyakan.

CV Wiyata Agri Satwa yang menjadi salah satu perusahaan yang menang dalam lelang pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk SMKN 42 Jakarta senilai Rp 5,833 miliar ternyata gudang pakan ternak. Lokasinya berada di Sidoarjo, Jawa Timur.


Begitu juga dengan kantor CV Artha Prima Indah yang menjadi pemenang lelang UPS untuk SMAN 94 Jakarta berdasar APBD 2014. CV ini memenangkan pengadaan senilai Rp 5,832 miliar.


CV API terletak di Jalan Penganten Ali No. 65C-D Rt. 008 RW 006, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelum datang ke kantor tersebut detikcom sempat menelepon dan pegawai di sana membenarkan perusahaannya bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.

Dari tampilan luar, CV ini tak beda jauh dengan rumah warga. Bahkan tak ada papan nama yang menunjukkan bangunan itu sebuah kantor swasta.



Perusahaan lain yang memenangkan tender UPS adalah PT Debitindo Jaya yang mengadakan UPS untuk SMKN 17 senilai Rp 5,831 miliar. Perusahaan tersebut dalam situs LPSE tercatat beralamat di JL. H. TEN I NO. 1 RT.002 RW.001 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur.

Namun saat dikonfirmasi, nomor telepon yang didapat dari situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ternyata nomor yang tercantum bukan nomor kantor tetapi nomor rumah. "Ini rumah, bukan kantor. Tapi memang alamatnya benar (sama)," kata wanita penerima telepon.



Beda lagi dengan sejumlah sekolah yang jadi penerima UPS. Ternyata pihak sekolah merasa kebingungan dengan perangkat ini. Mereka juga tidak pernah memesannya melalui Dinas Pendidikan.

"Alat-alat itu datang pada akhir tahun lalu. Tapi kami tidak tahu nominalnya. Tiba-tiba ada 8 UPS datang dan katanya dari Dinas (Pendidikan), ada suratnya," tutur pejabat sekolah di Kembangan, Jakbar, yang menolak namanya disebutkan.

Sementara itu Chairman Indonesia Data Center (IDC), Johar Alam Rangkuti mempertanyakan mahalnya harga UPS yang disediakan untuk sekolah di DKI. Padahal UPS dengan daya sekitar 200 ribu watt menurut dia, dijual dengan harga sekitar USD 60 ribu atau sekitar Rp 776.310.000 (kurs Rp 12.938).

Dengan daya sebesar itu, UPS bisa menyediakan listrik untuk ratusan rumah. Harga yang ditawarkan tidak sampai 1 miliar, hanya ratusan juta. Jumlah itu jauh dari pengadaan UPS di setiap sekolah Jakarta Rp 5 miliar.

Presiden Joko Widodo yang pernah jadi rekan tandem Ahok kala menjabat Gubernur DKI ikut mempertanyakan alokasi anggaran pembelian UPS pada APBD 2015. Jokowi berharap perancang anggaran memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti renovasi sekolah rusak.

"Ya sebetulnya masalah anggaran itu ada prioritas. Mestinya ada prioritas. Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak, atau UPS-nya, penting mana? Ya kan?" ujar Jokowi, Sabtu (28/2).

"Kan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab, perlu diperbaiki, penting yang mana?" tanya Jokowi.

http://m.detik.com/news/read/2015/03...g-dikecam-ahok







Janggal namun nyata