Merdeka.com - Pemerintah berencana menggunakan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan perumahan bersubsidi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU-Pera) Basuki Hadimuljono menjelaskan, KUR perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

"Untuk yang paling bawah clusternya, misalnya masyarakat yang tidak mempunyai payroll payment, kan tidak bisa akses bank. Kita akan pakai sistem KUR untuk perumahan," ungkap Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Sistem ini didasari sulitnya masyarakat bergaji rendah mendapatkan penjaminan yang dibutuhkan bank jika hendak mengajukan KPR.

"Sehingga bisa, mohon maaf, misalnya sopir taksi, dia mampu tapi tidak punya akses ke bank karena tidak ada penjaminnya, kita akan pakai itu, sehingga lebih memperluas jangkauan dari program ini," jelas Basuki.

Bagaimana caranya? Basuki menjelaskan, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal bertemu pihak bank untuk mengajukan KPR bersubsidi. Nantinya pihak bank akan melakukan survei untuk melihat kelayakan profil pemohon.

"Itu nanti ke bank, nanti bank tinggal ke pemerintah. Iya, nanti data-data itu diveri (verifikasi), dan kalau tergolong MBR akan dilanjutkan," imbuh Basuki.

Untuk mewujudkan program 1 juta rumah, Basuki mengatakan, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, utamanya pemerintah daerah yang sudah memiliki lahan.

"Kita sudah mengajak semua gubernur, bupati dan wali kota. Jadi misalnya perumnas akan membangun rumah di 13 provinsi, pasti ini sudah ada tanahnya. Jadi diprioritaskan untuk pemda yang sudah menyiapkan lahannya," sambung Basuki.