JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan pimpinan pusat PDI-P belum mengambil sikap mengenai pengajuan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Basarah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P perlu mengetahui jelas duduk perkara sebelum mengambil sikap politik resmi. Basarah menjelaskan, DPP PDI-P belum mengambil sikap terkait kisruh Ahok-DPRD lantaran menganggap masalah tersebut sebagai dinamika lokal Provinsi DKI.

Sejalan dengan itu, Fraksi PDI-P di DPRD DKI Jakarta juga memberikan laporan dengan DPP PDI-P sehingga peta konflik belum dapat diketahui jelas oleh DPP PDI-P. "Karena itu kita masih menganggapnya sebagai dinamika politik lokal," kata Basarah, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Meskipun demikian, kata Basarah, DPP PDI-P akhirnya menyadari bahwa kisruh antara Ahok-DPRD sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan alasan itu, DPP PDI-P akan segera berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta dan Fraksi PDI-P di DPRD DKI Jakarta untuk mengupas latar belakang masalah dan menentukan sikap politik setelahnya.

"Sampai detik ini DPP PDI-P masih mendukung kepemimpinan Ahok. Setelah kita dengar laporan, kita akan tentukan sikap dan berikan instruksi, menyelesaikan masalah tanpa menghasilkan masalah baru," ucap Basarah.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.

Sejauh ini, baru DPP Partai Nasdem yang secara tegas menginstruksikan Fraksi Nasdem di DPRD DKI untuk membatalkan pengajuan hak angket tersebut.

smr

Masa pdip angkat kaki juga