Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD sejak tahun 2012 ke KPK. Mengapa baru sekarang melaporkannya?

"Karena saya masih tunggu. Waktu 2012 kamu lihat deh, 2007 lah dan mundur lagi. Dan masuk penjara siapa, ya SKPD mereka (DPRD) nggak," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

"Tahun 2014 dia ngelak kan itu bukan kami itu kan SKPD yang rancang yang ngisi dia, makanya kita tunggu sampai 2015 dibuat sendiri versi dia, sekarang versi sudah jelas kan, siapa yang ngisi sendiri beli UPS? Versi DPRD!" sambungnya.

Selain itu, Ahok menjelaskan pihaknya sudah mengetahui ada permainan oknum dewan sejak tahun 2012 lalu. Kala itu dirinya sudah gemas ingin melaporkan, namun Joko Widodo yang masih menjadi DKI 1 meminta Ahok untuk bersabar.

Sebab dirinya tahu posisi mereka belum cukup kuat untuk mengusut tuntas permainan birokrasi. Juga untuk menerapkan sistem e-budgeting.

"Saya datang dia main, cuma waktu itu Pak Jokowi nasihatin saya (kalau) presiden bukan orang kita, Kejagung, Kapolri bukan orang kita, Mendagri bukan orang kita, Mensesneg, Menseskab bukan orang kita. Apa kita lapor bisa jalan atau nggak, makanya beliau bilang tunggu saya di sana (Istana Merdeka) dulu," kata Ahok.

"Kata Pak Jokowi sabar dulu, tunggu saya ke sana dan saya tunggu setahun. Pas saya masukin kemarin saya tanya ke beliau, 'Bapak masih minat nggak sih e-budgeting dilakuin di seluruh Indonesia, agar nggak ada lagi oknum APBD, DPRD mengganti-ganti seenaknya di Excel?' gitu," lanjutnya

Menurut Ahok, kepala daerah tidak bisa mengawasi semua oknum yang bermain. Oleh karenanya, dia merasa kasihan dengan para petinggi daerah jika harus mengawasi kecurangan-kecurangan di daerah secara manual.

Mantan politisi Gerindra itu juga menceritakan kilas balik beberapa kali sempat tegangnya hubungan antara Pemprov dan DPRD pada 2014 lalu. Kala itu dirinya yang masih menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Jokowi berniat menambah 200 truk sampah.

Akan tetapi niatan itu terpaksa menemui jalan buntu lantaran anggaran untuk truk sampah tiba-tiba raib dari APBD 2014. Perang dingin dengan dewan pun tak dapat terhindarkan.

"Kalian ingat nggak saya mau beli truk sampah tiba-tiba hilang. Yang saling menuduh itu lho. Nggak ada yang mau ngaku, karena waktu ngeubah Excel nggak ada bahan," cerita Ahok.

"Terus masih ingat nggak truk sampah sudah ada tahun berikutnya 2014 di perubahan hilang setengah. Mobilnya sudah pesan lagi. Jadi ini akibat nggak ada e-budgeting," sambungnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kesal bukan main. Maka dari itu dia mengatakan pihaknya butuh sistem agar tidak terus ditipu berulang kali. Hingga akhirnya dia memulai untuk menerapkan sistem e-budgeting pada APBD 2015.

Sumber


Makin geblek nih gubernur...

UPS 5 M dibeli november, emang jokowi november belum presiden ya ??

berarti pembelian UPS sebagai dana siluman disengaja oleh ahok walaupun jokowi sudah presiden...

bacot doang nih