Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta mengaku melakukan audit investigatif terhadap pengadaan uninterruptible power supply/UPS pada tahun anggaran 2014. Kerja BPKP harus dipercepat untuk melengkapi laporan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal penyimpangan APBD ke KPK.

"Jadi biasanya BPK itu kalau ada laporan seperti ini kan harus mencari kerugian negara. Jadi harus ada proses yang harus dilalui, namun mereka harus segera melakukan audit dengan segera menentukan jadwal," ujar Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam saat dihubungi Minggu (1/3/2015) malam.

Memang audit yang dilakukan lembaga audit BPK ataupun BPKP memerlukan waktu cukup lama. Namun langkah Ahok melaporkan ke KPK menjadi pembuktian awal dugaan pelanggaran yang dilakukan pada alokasi dan penggunaan anggaran.

"Yang penting kan Ahok sudah melaporkan ke KPK, dan disana Ahok sudah menunjukkan pada publik bahwa ada praktik kongkalikong yang dilakukan di DKI. Apakah laporan itu langsung dieksekusi oleh KPK, itu memiliki proses," jelasnya.

Untuk audit dan investigasi sendiri, lembaga pengaudit memerlukan waktu maksimal 6 bulan. Setelah audit dikantongi, penegak hukum termasuk KPK harus segera bergerak untuk melakukan penyelidikan.

"BPKP tentu harus melakukan investigasi dan itu memerlukan waktu selama 6 bulan. Kalau KPK melakukan pemeriksaan tentu butuh waktu, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun," ujar Roy.

Sumur : http://m.detik.com/news/read/2015/03/02/095521/2846474/10/bpkp-harus-kerja-ekstra-audit-pengadaan-ups-2014-yang-disorot-ahok & http://m.detik.com/news/read/2015/03/02/093439/2846451/10/mantan-kadisdik-lasro-marbun-soal-ups-miliaran-saya-merasa-sedih-dan-tertampar

Mantan Kadisdik Lasro Marbun soal UPS Miliaran: Saya Merasa Sedih dan Tertampar

Jakarta - Munculnya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka. Hal ini juga membuat mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lasro Marbun tertampar karena ada tiba-tiba pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah dalam APBD 2014.

"Saya sebagai mantan Kadisdik terus terang saja sedih banget ini. Merasa tertampar dan malu juga ini karena di balik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp 3,4 triliun ini kok terjebak pada dana sebesar Rp 5,8 miliar," ujar Lasro di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

"Sedih banget ini bisa menciderai apa yang kita lakukan selama 10 bulan. Saya secara pribadi jadi banyak merenungi lagi," lanjutnya.

Dia menyebut tahun lalu pihaknya kecolongan dalam pengadaan perangkat UPS. Ada 49 unit UPS yang didatangkan ke sekolah-sekolah kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

"UPS itu ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," kata pria yang kini menjadi Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun akan meminta BPKP (Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan) DKI untuk turut membantu menyingkap 'dana siluman' tersebut.

"Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK. Sebenarnya sebelum terungkap ini kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Jadi sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan," sambungnya.

Rencananya, siang ini Lasro juga akan melayangkan surat kepada setiap Sudin Disdik untuk evaluasi. Namun dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai surat tersebut.

"Nanti saya mau tanda tangani surat tugas hari ini kepada masing-masing kepada suku dinasnya dan lain-lainnya yang berhubungan. Nantilah," pungkas Lasro.

TS prihatin Modus korupsi selalu update dgn keadaan evolusi otak manusia yg kotor tak pernah berhenti sebelum malaikat Izroil turun tangan