Presiden Jokowi sering melakukan kompromi politik sehingga kerap di cap tidak tegas. Dan ketika harus ‘menyerang’ strategi politik dilakukan pun secara sopan dengan meminjam tangan. Cara seperti ini bukan barang baru dalam politik. SBY dan Soeharto juga pernah melakukannya. Diantaranya, SBY pinjam tangan KPK saat menjungkalkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketum Partai Demokrat.

Sedangkan Soeharto salah satunya pinjam tangan masyarakat sipil yang sengaja dilakukan tentara dalam penumpasan PKI. Mereka berasal dari berbagai kalangan tak terkecuali pesantren. Laporan utama majalah Tempo edisi 1 Oktober 2011 lalu yang berjudul “Pengakuan Algojo 1965″ mengungkap hal tersebut.

Di awal kekuasaannya, Jokowi lebih sering menjalankan strategi politik pinjam tangan ini. Entah karena situasinya cocok, atau cuma itu satu-satunya strategi politik yang dikuasai, dalam empat bulan saja Jokowi telah berkali-kali menerapkannya. Berikut tamparan-tamparan Jokowi yang menggunakan tangan orang lain mulai dari seleksi menteri hingga kisruh Ahok vs DPRD gara-gara ada siluman di APBD 2015 DKI Jakarta.

1. Pinjam Tangan KPK Jegal Titipan Menteri.

Jokowi menggunakan tangan KPK dan PPATK untuk ‘memukul’ calon menteri titipan parpol dengan cara mengirim nama-nama calon untuk ditelisik rekam jejaknya. Salah satunya yang terungkap ke publik Komjen Budi Gunawan yang mendapat stabilo merah KPK karena rekeningnya gendut.

Selain BG, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menunjukan sikap janggal. Usai calon menteri ditelusuri KPK, Muhaimin mendadak tidak bernafsu menjadi menteri. Perubahan mendadak, karena sebelumnya dia ngotot masuk dalam Kabinet Kerja. Sejauh ini belum terungkap, apakah Muhaimin juga mengantongi rapor merah KPK atau tidak.

2. Tolak Komjen BG dengan Tangan Masyarakat, KPK dan DPR.

Ini sangat heboh, menegangkan dan paling sering Jokowi ‘menampar’ dengan pinjam tangan. Komjen Budi Gunawan (BG) bukan calon Kapolri idaman Jokowi karena terindikasi korupsi. Tapi Jokowi tidak enak hati menolak mantan ajudan Megawati tersebut. Biar kelihatan penurut, Jokowi tetap ajukan ke DPR tapi merancang penolakan menggunakan tangan masyarakat, KPK dan DPR.

Saat mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR, surat Jokowi dibocorkan ke media. Publik pun langsung ramai-ramai menolak pencalonan itu karena isu rekening gendut telah santer sejak tahun 2010. Mantan Ketua PPATK Yunus Husein pun tidak ketinggalan, melalui akun twitternya dia menyebut BG tidak layak dicalonkan karena mendapat rapor merah KPK.

Hingga akhirnya, KPK unjuk gigi menetapkan BG sebagai tersangka gratifikasi. Sebelumnya, KPK telah menyebut, stabilo merah untuk calon menteri Jokowi berarti kasusnya sudah diusut dan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu yang relatif singkat.

Selanjutnya, pinjam tangan ala Jokowi mengarah ke DPR yang jadi penentu diterima atau ditolaknya Komjen BG melalui fit and propert tes. Namun DPR yang sudah hapal beragam strategi politik ini bisa menebak rencana Jokowi, mereka kompak meloloskan BG menjadi Kapolri terpilih.

“Kami telah menduga, presiden mau meminjam tangan DPR untuk menolak, tapi kami tidak mau dimanfaatkan, kami serahkan kembali bola panas ke presiden,” kata Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR soal alasan diloloskannya BG kendati telah berstatus tersangka korupsi.

3. Beberkan Intervensi Megawati dengan Tangan Safi’i Maarif.

Pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri membuat Jokowi dihujat. Jokowi pinjam tangan lagi untuk menyampaikan pesan ke publik kalau dirinya di bawah tekanan saat mencalonkan Kapolri. Adalah Safi’i Maarif, tokoh Muhammadiyah, setelah pertemuan dengan Jokowi, dia menyebutkan Komjen BG bukan pilihan presiden. “Masyarakat sudah tahu lah,” katanya soal orang yang mengintervensi Jokowi.

4. Laporkan Dugaan Korupsi ABPD Jakarta Lewat Ahok.

Mencuatnya ‘anggaran siluman’ Rp 12,1 triliun di RAPBD DKI Jakarta 2015 memanaskan hubungan Ahok dan DPRD. Anggota dewan sepakat mengajukan hak angket untuk mencari kesalahan sang Gubernur. Sedangkan pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu memutuskan melapor ke KPK pada Jumat (27/2).

Sehari sebelum ke KPK, Ahok menyebut telah membongkar APBD 2014 dan menemukan ‘anggaran siluman’ pengadaan UPS untuk 55 sekolah yang masing-masing paketnya bernilai Rp 5,8 milyar. Temuan Ahok di APBD 2014 ini telah dipublikasikan ke media dan sejumlah media telah melakukan investigasi.

Ternyata yang dilaporkan bukan hanya itu, indikasi ‘anggaran siluman’ pada APBD 2012 hingga APBD 2014 juga disertakan. Pada rentang tahun itu, Gubernur DKI masih Jokowi yang cenderung akur-akur saja dengan DPRD.

Keputusan Ahok melaporkan dugaan korupsi pada APBD 2012 dan 2013 yang telah di audit BPK itu setelah bertemu Jokowi. Jumat siang sekitar pukul 12.30 Ahok mendatangi istana negara untuk bertemu Jokowi. Usai pertemuan dengan presiden, sorenya dia baru melapor ke KPK.

Ahok mengatakan, dirinya melakukan ini demi mewujudkan rencana Jokowi untuk transparansi anggaran melalui E-Budgeting. Dia sadar bertentangan dengan DPRD beresiko dirinya dilengserkan, namun dia menyatakan siap jadi tumbal asal E-Budgeting bisa diterapkan.

Ya, lagi-lagi Jokowi melakukan politik pinjam tangan. Untuk menepuk koruptor pengadaan UPS dan mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta menggunakan tangan Ahok. Mungkin inilah cara politik Jokowi yang dikombinasikan dengan simbol dan kode tertentu. Setiap penguasa memiliki strategi tersendiri dalam kepemimpinannya


Sumber: http://www.islamtoleran.com/ahok-vs-...ang-lain-lagi/