1. Jerat dengan Pasal TPPU

Ahok akan melaporkan dugaan pelanggaran pasal TPPU terkait dana siluman Rp 12,1 triliun.

"Nggak ada panik. Siapa yang mau lapor ke Bareskrim? Ngapain ke kejaksaan? Gue mau kenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ujar Ahok santai kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

"Gue nggak panik!" tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu gemas melihat banyaknya 'dana siluman' yang diselipkan dalam APBD hasil penyunatan 10-15 persen anggaran yang dialokasi untuk program unggulan Pemprov. Akibatnya, berbagai desakan untuk membangun daerah serta memperbaiki bangunan sekolah yang sudah tidak layak jadi terhambat.

"Banyak mendesak sekolah minta diperbaiki sementara paripurna sudah ketok palu, gue melapor ke Kemendagri hitungannya beda punya dia beli UPS (Uninterruptible Power Supply). Macam-macam program ini-itu rata-rata Rp 4-6 miliar," lanjut Ahok.

"Gubernur nggak digaji nggak apa-apa kecil kok gajinya Rp 6-7 juta," sambungnya.

Suami Veronica Tan itu memang menyebut pihaknya akan balas melakukan hak angket (investigasi) jika dewan sampai benar mengajukan angket terhadapnya. Dikarenakan dirinya tidak memiliki wewenang, maka dari itu Ahok pun mencoba gandeng aparat penegak hukum.

"Nanti dong kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini.

"Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan. Saya boleh nggak minta tolong Jaksa Agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? Boleh dong," lanjutnya.

Kabar yang berhembus menyebutkan, Ahok telah melaporkan 4 anggota DPRD DKI ke Kejaksaan terkait kecurigaannya menyulap 'dana siluman' APBD. Meski tidak mengiyakan, namun dirinya seperti tak menampik akan meminta bantuan hukum untuk menginvestigasinya.

"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen, jelas kok tanda tangan semua," kata Ahok.

2. Tunjukkan Bukti

Ahok berulang kali menyebut adanya 'dana siluman' yang muncul secara tiba-tiba dalam draf APBD 2015. Untuk lebih meyakinkan, dia pun membuka salah satu dokumen pengajuan dana di bidang pendidikan yang diajukan DPRD.

Sambil menunjukkan draf bertuliskan 'Dinas dan Sudin Pendidikan' Ahok membukakannya satu per satu di hadapan wartawan sambil membacakan angka yang diajukannya.

"Hampir semua ada dimasukin, kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada. Nih (nunjukkin data di draf) rata-rata angkanya nunjukkin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Ini bikin sekolah baru di kampung," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

Menurutnya, dana yang sudah dialokasikan untuk rehabilitasi atau pembangunan sekolah sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi selalu tidak bisa terealisasi apabila anggarannya selalu disunat oknum.

"Saya kasih lihat kalian contoh, yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak Kepala Dinas. ‎Tapi di dalam versi tanda tangan mereka keluar angka-angka seperti ini, pantas nggak beli barang-barang kayak itu sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," ucap mantan politisi Gerindra ini.

"Kalau kamu nggak ada duit, lu beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu biar kebakaran nggak apa-apa. Beli TV atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli kursi untuk kabinet sementara rumah sakit di sana bocor. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan!" lanjutnya geram.

Suami Veronica Tan itu pun geleng-geleng kepala. Sampai sekarang dia tidak habis pikir dengan dana yang diajukan untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat yang dirasa sangat tidak masuk akal.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen!" tegas Ahok.

"Ini sudah maling menurut saya! Malingnya sudah keterlaluan. Beli UPS Rp 6 miliar. Seluruh Jakarta Barat satu kelurahan beli UPS Rp 4,4 triliun," sambungnya tak kalah kesal.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut dahulu seringkali oknum DPRD menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyelipkan 'titipan'-nya. Namun tidak jarang walau mereka menolak, dana itu berubah dengan sendirinya lengkap dengan tanda tangan.

"Dia masukin kepala dinas semuanya menolak makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalaupun nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," sebut Ahok.

"Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti," pungkasnya.

3. Minta Kejagung dan KPK Investigasi

Penemuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang coba diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015 membuat Ahok gerah. Merasa banyak yang janggal, Ahok pun meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi.

"Nanti dong kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

"Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan. Saya boleh nggak minta tolong Jaksa Agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? Boleh dong," lanjutnya.

Kabar yang berhembus menyebutkan, Ahok telah melaporkan 4 anggota DPRD DKI ke kejaksaan terkait kecurigaannya menyulap 'dana siluman' APBD. Meski tidak mengiyakan, namun dirinya seperti tak menampik akan meminta bantuan hukum untuk menginvestigasinya.

"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen jelas kok tanda tangan semua," kata Ahok.

"Mereka nekat bikin sendiri, langsung 'jebakan batman' dong kan dibikin versi ditandatangani setiap lembar. Tinggal kita cocokin saja sama surat SKPD sesuai nggak. Kalau tanpa surat SKPD berarti siluman kan," sambungnya.

Jadi benar soal pelaporan terhadap anggota DPRD itu?

"Nanti urusan kedua deh, hehe," imbuh mantan Bupati Belitung Timur tersebut sambil terkekeh.

Sebelumnya, Ahok pernah menyambangi kantor Kejaksaan Agung pada Rabu (7/1) lalu. Kala itu, dirinya ingin bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk berkonsultasi tentang pengadaan jasa pengacara di Pemprov DKI.

"Ini saya mau ke Kejaksaan Agung. Saya berpikir mau cari beberapa pengacara yang setuju, kita mau gugat," ujar Ahok kepada wartawan.

Tidak diketahui apakah pada saat yang bersamaan dirinya juga mengkonsultasikan seputar temuan 'dana siluman' APBD atau tidak.

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan semua usulan tambahan kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Total proyek itu senilai Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang mencapai Rp 73 triliun. Dia menyebut dana sebesar itu sebagai anggaran siluman, rekayasa Dewan.

Ahok kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 27 Februari 2015. Ke Komisi, ia membawa sebundel bukti, anggaran siluman 2012 sampai 2015. Ahok mengaku ingin melaporkan temuannya ke aparat hukum sejak zaman Jokowi menjadi gubernur. "Buktinya saja yang tidak ada," kata dia.

Beberapa kegiatan yang diusulkan anggota DPRD Komisi E, bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari dokumen yang dibagikan Ahok ke media, banyak usulan anggota Dewan yang cukup mencolok. Misalnya, pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar, alat peraga robotika untuk siswa SMA dan SMK senilai Rp 10 miliar, perpustakaan di luar ruangan Rp 20 miliar, dan lainnya.

Berikut ini sebagian proyek tambahan itu:
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: dari belitung menuju istana Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara ku membangun Rp10 miliar
- Pengadaan alat peraga robotika untuk SMA/SMK Rp10 miliar
- Pengadaan CNC simulator untuk sekolah Rp4 miliar
- Pengadaan modul sertifikasi test of english for international communication Bridge (TOEIC) Rp20 miliar
- Profesional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar
- Perlengkapan smart learning system SD Rp4,5 M
- Perlengkapan smart learning system SMP Rp4,5 M
- Buku pedoman Komite Sekolah SD Rp500.000.000
- Buku pendoman Komite sekolah SMA Rp500 juta
- Buku pedoman komite sekolah SMP Rp500 juta
- Buku Pramuka Rp 1 miliar
- Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar
- Pengadaan audio class SMA/SMK Rp 4,5 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SMP Rp3,5 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 1 Jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi rekayasa SMKN 26 Jaksel Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 34 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 39 jakpus Rp 3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 5 Jaktim Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 52 jaktim Rp3 milar
- Pengadaan sains bidang tekonologi SMKN 54 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sistem pengembangan model pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Rp 15 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SD Rp 4,5 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMA/SMK Rp 4 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMP Rp 4,5 miliar

Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI 'menuduh' Pemprov DKI sebagai eksekutif yang menyusun anggaran memasukan dana siluman. Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ternyata telah menduga tuduhan itu akan datang.

"Sekarang Anda nilai saja, saya mau dianggap pintar berkomunikasi tapi Rp 12,1 triliun masuk. (Kalau tidak) Nanti dia menuduh apa? Menuduh eksekutif yang masukin sendiri," kata Ahok, dengan senyum lebar, di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

‎Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI untuk APBD 2015 telah menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga, anggaran atau rencana pengadaan tak bisa ditulis manual, semua sudah otomatis melalui sistem dan terekam.

"Nah, kenapa yang 2014 baru sekarang saya buka? (Karena) Setelah saya menunggu mereka membuat sendiri 2015. Itu teman DPRD semua mengatakan 'kami mana tahu, yang menyusun anggaran, yang mengetik anggaran, tender, semua kan eksekutif, bukan kami,' katanya," ujar Ahok.

"Padahal fakta di lapangan, dia memasang, mengisi, tapi kan tidak ada bukti waktu itu (2012-2014). Nanti dibilang fitnah, ya sudah, saya tunggu e-budgeting selesai. Akhirnya mereka nekat kan, nekat bikin sendiri, ketik sendiri, ketahuan tuh," tambahnya.

‎Ahok menyatakan, semua SKPD DKI sudah menggunakan e-budgeting sehingga tak ada satu SKPD pun yang menggunakan cara manual. Ia pun menilai tuduhan dari dewan Kebon Sirih itu sebagai cara berkelit.

"Jadi sekarang kalau dia mengatakan bukan urusan kami, nah itu kan namanya jahat kan. Uang mau, mainin anggaran mau, tapi yang dituduh eksekutif. Orang mengatakan kasihan warga DKI gara-gara programnya berantakan. Saya bilang, lebih kasihan orang DKI kalau uang Rp 12 triliun dibelanjakan sesuatu yang tidak masuk akal," ujar Ahok.