Merdeka.com - Sebagai kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat, Arie Budhiman mengaku kaget dengan dana siluman mencapai triliunan dalam APBD DKI 2015. Dia juga tak menyangka proses penganggaran Uninterrupted Power Supply (UPS) dengan nilai tak wajar sudah berlangsung sejak tahun lalu.

"Pertama kali beredar dana siluman itu saya langsung cek internal dan tidak ada. Dan saya juga cek ke Bappeda ternyata memang tidak ada, justru dana itu ada tahun 2014," kata Arie kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Berikut wawancara lengkap merdeka.com dengan Arie yang ditemui di kantornya:

Soal dana siluman bagaimana Pak?

Pertama, sekarang ini kan lagi ada sengketa APBD 2015, kalau terkait itu (dana siluman), saya bisa memberikan jaminan tidak ada anggaran siluman Disdik (saat ini). Sedangkan data yang dirilis Gubernur itu tahun 2014, itu barangkali hanya memberikan contoh saja. Kalau DPRD merasa bukan yang mengirim, kami tidak tahu.

Sebenarnya pengajuan anggaran dalam RAPBD bagaimana?

Prinsipnya adalah dinas mengusulkan kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan sekolah, melalui sudin yang kemudian nanti akan diperinci mana saja kebutuhan yang diperlukan oleh pihak sekolah-sekolah.

Kalau kita fair, APBD 2015 itu enggak ada anggaran di luar kebutuhan itu. Mulai tahun 2015 tidak mungkin gubernur melarang SKPD ini ngawur-ngawurin seperti itu. Di dalam APBD kan tercantum larangan jangan pernah merencanakan kegiatan dan pengadaan di luar. Dan jangan pernah mau menerima titipan-titipan.

Apakah yang 2015 sudah tahap tender?

Bagaimana mungkin anggaran belum ada sudah ada tender.

Anggaran UPS itu tahun ini clear tidak ada?

UPS ini tidak ada tahun 2015. Saya 2014 belum bertugas di sini tapi saya bertanggung jawab mulai saya ditugaskan. Atau kalau Anda mau lebih relevan tanya saja ke yang sebelum saya.

Berarti bapak tidak tahu soal UPS dan dana siluman?

Saya tidak tahu, silakan saja cek di internal ada inspektorat, dan eksternal ada BPK. Intinya seperti yang dilakukan Disdik tentu mengusulkan sesuai kebutuhan. Tidak ada lagi cerita kalau tidak ada kebutuhan diusulkan. Misalnya apakah kebutuhan itu efisien dan efektif atau tidak.

UPS itu berguna tidak?

Yang menentukan berguna atau tidak bukan saya yang menentukan.

Ke depannya agar tidak terjadi dana siluman ini seperti apa?

Saya tentu akan memberikan dukungan pengawasan eksternal dan internal. Memang tahun lalu usulannya mencapai Rp 6 miliar. Itu sangat memprihatinkan, pasti saya merasakan hal itu. Ke depannya saya mengajak kepada teman-teman saya agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kasus itu kan adanya di suku dinas.

Sudah ada aduan dari pihak sekolah yang menerima UPS?

Sampai saat ini belum ada aduan hal tersebut.

Soal APBD 2015 belum diketuk?

Sebetulnya APBD telat sehari saja itu haram. Misalnya sekolah-sekolah yang mangkrak masa harus ditunda. Semakin lama APBD diketuk semakin lama juga dilaksanakan. Waktu itu sangat berharga, semakin terbatas masa jadi kayak diasyikkan. Kita kan hanya sebagai pelaksana tentu berharap kita di tunggu masyarakat setop lah dan hentikan pertikaian yang tidak jelas itu.

http://www.merdeka.com/peristiwa/kad...apbd-2015.html

Ini bentuk UPS made in China berharga miliran rupiah di SMA 25
http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/505868/20150227183401-ini-bentuk-ups-miliaran-rupiah-buatan-china-di-sma-25-005-dru.html